Agar Tidak Baper Setelah Pilkada Selesai


Menjadi politisi tidak boleh terbawa perasaan (baper) walaupun jagoannya kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hari ini jangan sampai tertanam rasa dendam terhadap pasangan terpilih. Setiap paslon dan timses harus menerima dengan legowo.

Hasad menurut sebagian ulama adalah ingin nikmat orang lain hilang darinya. Menjadi orang yang legowo dan tidak hasad memang susah, dan butuh belajar untuk menghilangkannya. Tidak dendam dan tidak punya rasa hasad akan dijamin masuk surga. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik berikut.

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata,
“Kami sedang duduk bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau pun berkata, ‘Akan muncul kepada kalian sekarang seorang penduduk surga.’ Maka munculah seseorang dari kaum Anshar, jenggotnya masih basah terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sendalnya di tangan kirinya.

Tatkala keesokan hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan perkataan yang sama, dan munculah orang itu lagi dengan kondisi yang sama seperti kemarin. Tatkala keesokan harinya lagi (hari yang ketiga) Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mengucapkan perkataan yang sama dan muncul juga orang tersebut dengan kondisi yang sama pula.

Tatkala Nabi berdiri (pergi) maka ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash mengikuti orang tersebut lalu berkata kepadanya, “Aku bermasalah dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama tiga hari. Jika menurutmu aku boleh menginap di rumahmu hingga berlalu tiga hari?” Maka orang tersebut menjawab, “Silakan.”

Anas bin Malik melanjutkan tuturan kisahnya,
“Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash bercerita bahwasanya ia pun menginap bersama orang tersebut selama tiga malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan shalat malam. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidur maka ia pun berdzikir kepada Allah dan bertakbir, hingga akhirnya ia bangun untuk shalat Shubuh. ‘Abdullah bertutur, ‘Hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan.’

Dan tatkala berlalu tiga hari –dan hampir saja aku meremehkan amalannya- maka aku pun berkata kepadanya, ‘Wahai hamba Allah (fulan), sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apalagi boikot. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata sebanyak tiga kali bahwa akan muncul kala itu kepada kami seorang penduduk surga.

Lantas engkaulah yang muncul, maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa sih amalanmu untuk aku teladani. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Lantas apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga disebut-sebut oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Orang itu berkata, ‘Tidak ada kecuali amalanku yang kau lihat.’

Abdullah bertutur, ‘Tatkala aku berpaling pergi, ia pun memanggilku dan berkata bahwa amalannya hanyalah seperti yang terlihat, hanya saja ia tidak memiliki perasaan DENDAM dalam hati kepada seorang muslim pun dan ia tidak pernah HASAD kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepada yang lain.’ Abdullah berkata, ‘Inilah amalan yang mengantarkan engkau (menjadi penduduk surga, pen.) dan inilah yang tidak kami mampui.”

(HR. Ahmad, 3: 166. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim)

Fiqih Pilkada


Ikut serta dalam sistem demokrasi ketika didalamnya terdapat banyak hal hal yang bertentangan dengan syariat adalah tidak dibenarkan. 

Namun, suka atau tidak suka secara raealitas kita berada didalamnya. Jika berlepas diri secara mutlak menjadi solusinya, maka konsekuensinya, keluar dari negara atau mencari negara lain yang mengamalkan sistem Islam dan tidak berdemokrasi. 

Selama masih di negara ini, bukankah seyogyanya kita mencari kondisi yang terbaik baik bagi tempat tinggal tersebut semampu kita. 

Maka kaidah fiqih yang dipakai adalah:
دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Dalam konteks Pilkada sekarang  menolak bahaya dengan berkuasanya orang-orang kafir itu lebih di dahulukan dari maslahat dengan qaul-qaul yang tidak tepat waktunya  

Syaikh Al-Maqdisi dalam wawancaranya pernah mengutip perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dengan mengatakan “Seorang faqih (seorang yang paham hukum Islam ) bukanlah orang yang mampu membedakan antara mafsadat (kerusakan) dan maslahat (kebaikan), seorang faqih adalah orang yang mampu memprioritaskan satu maslahat di antara banyak maslahat ketika maslahat-maslahat itu bertabrakan, dan memprioritaskan untuk menghindari satu mafsadat di antara banyak mafsadat ketika mafsadat-mafsadat itu bertabrakan.”

Sistem yang Islami dan ideal tidak akan terbentuk dengan jalan yang tidak islami. Logika sederhananya, jika mau ke Jakarta tapi anda lewat jalur ke Bandung, maka anda tidak akan sampai ke tujuan. 

Namun, kita hidup pada realita dan bukan utopia. Kita menginginkan maslahat yang besar dengan penerapan sistem Islami dan ideal di masa yang akan datang sambil menolak kemudharatan yang menghadapi. 

Berikut ini penggalan pernyataan Habib Rizieq selepas diperiksa di Mapolda Jabar. 

“Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan Pancasila tidak melarang pemberlakuan syariat Islam selama dilakukan dengan konstitusional. 

Yang memproduk peraturan adalah DPR, jika 2/3 DPR setuju dan disetujui presiden, maka pemberlakuan syariat Islam bisa diterapkan di republik ini.”

Demikian. 

Pengalaman Golput


​​Pengalaman pertama nyoblos di tahun 2014 lalu waktu pemilu presiden. Awalnya saya gak mau karena pengalaman teman yang mengurus dipersulit petugas. Tapi, waktu nyoba ke kantor kecamatan Jagakarsa, alhamdulillah tidak sesulit yang dibayangkan. 

Dari dulu ikut golput, tidak memilih partai manapun. Kampanye pun tak pernah ikut, ada prioritas yang lebih diutamakan yaitu belajar dan menuntut ilmu. 

Di pesantren, ustadz melarang kita pulang ke kampung untuk nyoblos dan ikut pemilu karena sistem yang sekarang digunakan bukan islami tapi buatan orang kafir. 

Maka kalau ada pemilu, pesantren libur dan santri di kamar sampai agak siang baru mereka boleh keluar, atau kalau tidak, pesantren mengadakan acara di luar pesantren. 

Kemudian dengan bertambahnya ilmu, hal itu mulai sedikit berubah dan tidak terlalu ekstrim, tentunya dengan merujuk nasihat dari para ustadz yang saya percayai keilmuannya.

Dengan tidak memilih akan menjadi lebih parah, karena kita lepaskan semua pada pasar, dan kita menjadi manusia yang tidak berani bertanggung jawab atas lingkungan dan merasa acuh tak acuh pada pemerintahan yang berjalan karena merasa tidak memilih, dan ini sangat tidak memberi kontribusi bagi perbaikan sistem.

Sebelumnya sempat berfikir, bahwa dengan banyak yang GolPut, anggap 60%, maka pemerintah akan menyadari bahwa sistem gagal, sehingga harus direkayasa ulang. Bisa jadi ada kekosongan pimpinan, dan ini bisa berakibat chaos.

Namun ternyata dengan sistem demokrasi yang kita anut, walaupun ada 99% GOLPUT dan 1% pemilih maka yang 1% itu diakui. Bagaimana kalau yang 1% itu justru yang paling kacau diantara semua pilihan. 
 
Maka akhirnya saya sadar untuk ikut memilih dengan resiko yang harus saya tanggung, hidup adalah resiko yang harus kita pertanggung jawabkan bukan? setidaknya saya memilih yang menurut saya terbaik dari semua pilihan, toh dalam hidup ini juga tidak ada yang sempurna.
 
Dan saya mengajak kepada umat Islam untuk tidak GolPut, utamanya orang yang sudah ber-KTP Jakarta, hendaklah memlilih pemimpin yang muslim. Tahukah anda, bahwa jutaan rakyat Indonesia berharap dirinya adalah warga DKI sededar untuk nyoblos dan menyelamatkan agama dan negara. 

Memilih pemimpin berdasarkan agama tidaklah melawan konstitusi NKRI karena toh UUD 45 menjamin tiap warga untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut keyakinannya. 
Kebebesan beragama dan beribadah menurut ajaran agama adalah HAM yang dilindungi konstitusi. 

Masyarakat Indonesia umumnya adalah masyarakat religius. Sehingga, tidak bisa jika masyarakat dituntut untuk tidak menggunakan agama dalam kehidupannya, termasuk dalam hal memilih pemimpin.

Jika pemimpin non-Muslim yang memimpin, dalam banyak kasus, kaum Muslimin berada dalam diskriminasi dan dilanggar hak-haknya. 

Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Insha Allah.

Demikian. 

Tentang Fatwa Dar Ifta’ Mesir, Bolehnya Pemimpin Non Muslim


Hari ini sedang diviralkan kembali fatwa dari Dar Ifta’ Mesir tentang bolehnya pemimpin dari non muslim yang dikeluarkan pada 12 Oktober 2016 yang lalu.  Fatwa ini menjadi senjata pendukung Ahok untuk memenangkan jagoannya di Pilkada besok. Banyak cara mereka gunakan, sebelumnya dengan menghadirkan ulama liberal dari Mesir sampai menyebarkan fatwa yang mendukung.

 
Jika pertanyaan itu dikaitkan dengan konteks Pilkada DKI besok kurang relevan, karena DKI memiliki calon lain dari umat Islam, dari tiga calon, 2 dari kalangan Islam yaitu Agus Silvy dan Anies Sandi. Sementara pertanyaan ditujukan tentang non muslim yang menjadi pemimpin dan tidak ada pemimpin muslim yang maju dalam pemilihan.

Berikut isi permintaan fatwa (istifta’) yang diajukan oleh pemohon.

Isi pertanyaan: “Apa hukum pencalonan non Muslim untuk jabatan gubernur di daerah yang mayoritasnya berpenduduk Muslim tetapi negara memiliki sistem demokratis yang membolehkan semua warganegara, Muslim ataupun non Muslim, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum secara langsung? Apa pendapat fiqih terhadap status gubernur maupun anggota parlemen seperti dalam khazanah fiqih Islam?”

Dalam surat jawaban bernomor 983348 atas istifta (permohonan fatwa) tersebut, Lembaga Fatwa Mesir berfatwa:

“Konsep penguasa/pemegang wewenang (al-hakim) dalam negara modern telah berubah. Dia sudah menjadi bagian dari lembaga dan pranata (seperti undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, eksekutif, legislatif, yudikatif) yang ada, sehingga orang yang duduk di pucuk pimpinan lembaga dan institusi seperti raja, presiden, kaisar atau sejenisnya tidak lagi dapat melanggar seluruh aturan dan undang-undang yang ada. Maka itu, pemegang jabatan dalam situasi seperti ini lebih mirip dengan pegawai yang dibatasi oleh kompetensi dan kewenangan tertentu yang diatur dalam sistem tersebut.

Pemilihan orang ini dari kalangan Muslim maupun non Muslim, laki-laki maupun perempuan, tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah Islam, karena penguasa/pimpinan ini telah menjadi bagian dari badan hukum (syakhsh i’itibari/rechtspersoon) dan bukan manusia pribadi (syakhsh thabi’i/natuurlijke persoon).” Wallahu A’lam.

Negara Indonesia terdiri banyak agama, boleh saja semua mencalonkan jadi pemimpin asal pribadinya baik. Tetapi perlu diingat sebagai muslim berkewajiban memilih pemimpin dari golongannya hukumnya wajib. Masalah hasilnya siapa yang menang itulah pilihan rakyat. karena negara demokrasi.

Memilih non muslim bisa terjadi jika tidak ada calon dari umat Islam, memilih orang yang lebih  memberikan manfaat atau lebih sedikit bahanya’. Adapun jika ada calon muslim maka hukumnya jelas haram memilh pemimpin non muslim. Hal ini sebagaimana fatwa lain yang dikeluarkan oleh Syaikh Shalih Al-Munajjid, ketika ada seseorang yang memintakan fatwa memilih pemimpin antara yang Islam dan non Islam

Isi Pertanyaan: Dalam suatu pemilihan ada seorang calon dari non muslim. Dan ada calon lain dari muslim. Apa yang harus saya pilih sesuai ajaran agama Islam?

Dalam surat jawaban fatwa bernomor 146432 Syaikh Shalih Al-Munajjid dan team menjawab.

“Segala puji bagi Allah.
Tidak boleh memilih pemimpin non muslim jika ada calon pemimpin dari muslim. Karena larangan orang kafir memimpin orang Islam sudah menjadi Ijma’ (konsensus).  Sebagaimana firman Allah ‘Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.’ (Qs. An-Nisa’:141)
Dalam ‘Maushu’ah Fiqhiyyah’ jilid 6 hal 218 menyebutkan syarat-syarat seorang pemimpin: Ahli Fiqih telah membuat syarat-syarat seorang pemimpin, di antaranya ada yang disepakati dan ada yang tidak.

Adapun syarat-syarat yang disepakati adalah:

  1. Islam. Karena menjadi syarat diterimanya persaksian dan sahnya sebuah kepemimpinan. Allah swt berfirman ‘Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.’ Dan kepemimpinan sebagaimana dijelaskan Ibnu Hazm adalah ‘Cara paling agung dalam menjaga maslahat umat Islam’.
  2. Mukallaf. Yaitu berakal, baligh maka tidak sah seorang pemimpin dari anak kecil dan orang gila. Mereka berdua tidak berhak menjadi pemimpin muslim, dalam sebuat atsar disebutkan ‘Minta berlindunglah kepada Allah jika sampai umur di atas tujuh puluh tahun dan dari kepemimpinan anak kecil’.
  3. Laki-laki. Maka tidak boleh seorang wanita memimpin. Sebagaimana sebuah hadits ‘tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin seorang wanita’. Selain itu posisi ini membutuhkan tenaga dan kemampuan fisik yang kuat jauh dari kemampuan dan tabiat perempuan, terkadang pemimpin harus memimpin tentara dan memimpin perang.
  4. Kompeten. Kompeten disini berarti mampu dan berani, bisa memimpin perang, politik dan had.
  5. Merdeka. Tidak sah seorang budak atau pembantu menjadi pemimpin karena dia sibuk untuk melayani tuannya.
  6. Badan sehat dan tidak cacat dan tidak menghalanginya untuk bergerak mengerjakan tugas seorang pemimpin. Selesai.’

Syiakh Ibnu Jibrin pernah ditanya tentang hukum ‘Seorang muslim ikut terlibat dalam hukum atau memilih calon seorang hakim’

Maka dijawab oleh beliau: “Tidak boleh seorang muslim memilih pemimpin dari orang kafir yang akan menjadi pemimpin dari urusan umat Islam, karena itu menjadi bagian dari menolong dan berwali kepada orang kafir, padahal Allah swt telah memutus hubungan cinta antara kita dan orang kafir sekalipun dari karib kerabat, sebagaimana firman Allah, ‘Janganlah kamu menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian wali jika mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan’.
Akan tetapi jika seorang muslim ikut dalam hukum yang bisa membantu umat Islam, dan jika ditinggalkan akan membuat bahaya dan kesempitan bagi orang Islam maka diperbolehkan dengan niat ini. Adapun memilih pemimpin kafir jelas tidak boleh karena menyetujui orang kafir memimpin orang Islam.”.

Adapun jika tidak ada orang Islam dan orang Islam melihat ada manfaat dalam memilih, maka tidak apa memilih orang yang lebih  memberikan manfaat atau lebih sedikit bahanya’. Selesai nukilan dari situs dengan sedikit diringkas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu rujukan terpenting umat Islam seluruh NKRI untuk mengetahui jawaban setiap permasalahan hukum-hukum Islam. Oleh karenanya kita patuh pada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam fatwanya tentang ‘Memilih Pemimpin dalam Pemilu’ (Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia di Padang Panjang 29 Muharram 1430 H/ 26 Januari 2009) menyebutkan.

Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

  1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat syarat ideal bagi terwujudnyc cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
  2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan Imamah dan Imarah dalam kehidupan bersama.
  3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengen ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
  4. Memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur (shidiq) terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
  5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Rekomendasi:
Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil wakilnya yang mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar

Implementasi Fatwa MUI dan Rekomendasinya:

  1. Dalam Pemilu umat Islam wajib memilih pemimpin (presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota) yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt dan kebijakan pemerintahannya.
  2. Haram hukumnya bagi umat Islam memilih pemimpin yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah swt.
  3. Umat Islam haram menerima uang/ suap dalam bentuk apapun untuk memilih calon pemimpin yang diharamkan oleh agama Islam.
  4. Umat Islam harus bersatu dalam memilih pasangan calon pemimpin Muslim dalam seluruh tingkatan pemerintahan.
  5. Umat Islam wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk mewujudkan kepemimpinan Muslim yang shalih dalam berbagai tingkatan pemerintahan.

Selain itu, kami kuatkan fatwa di atas dengan Fatwa Bahtsul Masail NU dan Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah.

Fatwa NU tentang Memilih Pemimpin Non Muslim

Keputusan Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi’iyyah NU XXX NU
Di PP Lirboyo Kediri Jawa Timur Tanggal 21-27 November 1999

A. Pertanyaan
Bagaimana hukum orang Islam mengusahakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam?

B. Jawaban
Orang Islam tidak boleh mengusahakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat.

Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah: Kepemimpinan

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam sidangnya pada hari Jum’at, 12 Zulkaidah 1430 H / 30 Oktober 2009 seputar Memilih Partai Politik dan Calon Legislatif butir 3 menyebutkan :

Perkembangan politik di Indonesia memang berjalan sangat dinamis. Saat ini, masyarakat tidak lagi memilih wakil rakyat dengan memilih partainya, melainkan langsung memilih orang yang mengajukan diri menjadi Calon Legislatif melalui partai-partai politik. Calon legislatif atau calon wakil rakyat adalah salah satu bagian dari kepemimpinan.

Dalam memilih calon pemimpin, tentu umat Islam harus mempertimbangkannya masak-masak, tidak boleh gegabah. Apalagi hanya memandang status, pekerjaan dan aktifitasnya selama ini. Syarat utama seorang pemimpin yang layak dipilih adalah Muslim. Allah swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” [QS. al-Maidah (5): 51]

Adapun syarat-syarat lain di antaranya adalah amanah, memiliki kapabilitas dan kompetensi, memahami dan membela aspirasi umat Islam, serta khusus bagi warga Muhammadiyah, hendaknya memilih calon pemimpin yang mendukung atau sejalan dengan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang dikembangkan oleh Muhammadiyah.

Tausyiyah MUI Menghadapi Pilkada Serentak

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya agenda pemilukada secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, dan mengingat tanggung jawab warga negara untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyapaikan taushiyah sebagai berikut :

  1. Menghimbau kepada mayarakat, khusunya umat Islam untuk menjaga situasi agar tetap aman, damai dan terbangun suasana kehidupan yang penuh harmoni. Masyarakat agar ikut serta mengawasi proses pelaksanaan pemilukada, sehingga mencegah potensi terjadinya kecurangan dan gangguan keamanan.
  2. Meminta kepada umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, sesuai dengan tuntunan agama. Sebagaimana Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009; Memilih pemimpin menurut ajaran Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
  3. Dalam menggunakan hak pilihnya, Umat Islam wajib memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.
  4. Kepada seluruh Umat Islam yang sedang belajar di pesantren/perguruan tinggi atau bekerja di luar tempat asalnya untuk dapat meminta izin pulang ke daerah asalnya guna menunaikan hak pilihnya sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.
  5. Meminta kepada segenap pimpinan pesantren/lembaga pendidikan dan tempat bekerja untuk dapat mengizinkan santri/murid atau pekerja yang memiliki hak pilih untuk dapat menunaikan haknya di daerah masing-masing sebagai wujud partisipasi dalam kehidupan politik.
  6. Mengajak segenap Umat Islam untuk bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu Wata’ala agar semua proses pemilukada serentak bisa terlaksana secara jujur, adil, aman dan damai serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang takut hanya kepada Allah dan berjuang sepenuh tenaga mewujudkan bangsa dan negara yang adil dan makmur dalam lindungan Allah Subhanahu Wata’ala (baldatun thayyibatun warabbun ghafur).

Wallahu al-musta’an wa’alaihi at-tuklan.
Jakarta, 13 Jumadil Awal 1438 H | 10 Februari 2017 M

Berikut Screenshoot nya

Sumber:
https://islamqa.info/ar/146432
http://www.fatwatarjih.com/2011/09/memilih-partai-politik.html
https://www.nahimunkar.com/gus-sholah-keputusan-muktamar-nu-lirboyo-orang-islam-tidak-boleh-memilih-pemimpin-non-islam/

http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/02/11/ini-tausiyah-mui-hadapi-pemilukada-serentak/

Teman Ahok


Mereka mengatakan bahwa makna “Auliya’” dalam surah Al Maidah itu berarti “teman dekat“, bukan “pemimpin“. Jadi, katanya, boleh mengangkat pimpinan kafir karena tidak ada ayat yang melarang. Justru tafsiran ini tetap menjadi hujjah atas mereka, yakni hujjah yang tetap menghantam dan melemahkan posisinya.

Mereka tidak tahu kalau dalam ilmu Ushul Fiqih, ilmu yang mengulas tentang perangkat-perangkat istimbath (mengeluarkan hukum dari nash-nashnya) ada yang disebut dengan “Qiyas Al-Aula” atau “Fahwal Khitab“. Seperti pada firman Allah, “Jangan engkau ucapkan uf kepada orang tua“. Itu zahirnya ayat. 

Maka dipahami darinya, kalau mengucapkan uf saja tidak boleh, maka memaki, memukul, atau membunuh orang tua, jauh lebih tidak boleh. Dan kalau ada yang mengatakan boleh memukul orang tua karena tidak disebutkan dalam ayat ini, maka otaknya perlu dipertanyakan.

Nah, terkait dengan inti pembicaraan kita. Taruhlah tafsiran mereka itu bisa diterima, maka kita katakan, “Jika mengangakat orang kafir sebagai “teman dekat” saja tidak boleh, maka mengangkatnya sebagai “pemimpin” jauh lebih tidak boleh lagi“. Sebab posisi pemimpin itu jauh melebihi sekedar teman akrab. 

Siapa yang bilang boleh mengangkat pemimpin kafir karena ayat yang melarang hanya ditujukan bagi larangan mengangkat “teman akrab”, maka logikanya layak dipertanyakan.

Lagian, teman-teman Ahok yang katanya muslim itu, tiap hari duduk dan makan bareng, mendukung, berjuang, serta rela berdarah-darah karenanya, apa itu tidak berarti mengangkatnya sebagai “teman akrab” yang diharamkan Alqur’an menurut makna yang mereka akui sendiri?! 

Tetap tak mau kalah, mereka juga mengatakan bahwa kata “Auliya'”  yang dimaknai dengan “Pemimpin” tertulis dalam bentuk jama’,  yang artinya pemimpin berjamaah, yang tak lain adalah pemimpin kolektif, bukan pemimpin tunggal

Lewat aksioma itu, lagi lagi mereka menghalalakan pemimpin dari seorang kafir. 

Secara tata bahasa, ayat di atas sudah benar karena sesuai dengan konteks ayat (siyaq al-kalam) yang sedang berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. 

Kata Auliya dalam surat Al-Maidah 51 berbentuk nakirah yang faidahnya menunjukkan pengertian umum jika nakirah tersebut mengandung unsur nafi atau nahi, syarath atau istifham. Kata Auliya dalam ayat tersebut bersifat umum, semua lini pimpinan baik lurah, bupati, gubernur atau presiden yang dipilih harus dari muslim tidak boleh Nasrani atau Yahudi. 

Lebih jauh, inilah metode indah dalam Al-Quran. Menghindari kalimat Ifrad jika susunannya lebih indah dari kalimat jama atau kalimat jama lebih mudah dari struktur ifrad

Contoh kata:

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

(yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia), (Al-Ma’arij 70:43). 

Bentuk tunggal dari الأجداث adalah جدث yang lebih indah dan mudah diucapkan dalam bentuk jamak dari ifradnya. Dan banyak contoh i’jaz lain dalam Alquran. 

%d bloggers like this: