Sejarah Lahirnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)


Menurut Veithzal Rivai, Manajemen Berbasis Sekolah dipandangan sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. Manajemen Berbasis Sekolah adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Maka pada dasarnya, sistem MBS merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri dan MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.[1]

Esensi pendidikan berbasis masyarakat sejalan dengan keputusan politik desentralisasi pemerintahan. Praksis ini dilegitimasi dalam undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyebutkan bahwa “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat”. Frasa “potensi masyarakat” bermakna kemampuan masyarakat mendanai program-program pendidikan yang dibangunnya, serta kemampuan orang tua murid menanggung beban pembiayaan ketika mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah tertentu.

Pasal 55 UU Sisdiknas mempertegas esensi pendidikan berbasis masyarakat ini.

  1. Pertama, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
  2. Kedua, penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan SNP.
  3. Ketiga, dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Keempat, lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Manajemen Berbasis Sekolah lahir di Amerika Serikat ketika para guru berjuang untuk memperbaiki nasibnya dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association, NEA) pada tahun 1857 M. Pada tahun 1887 guru-guru di New York membentuk sebuah asosiasi kepentingan bersama dan asosiasi yang sama didirikan di Chicago yang dipimpin oleh Margarette Harley. Pada tahun 1903 guru-guru Philadelphia membentuk organisasi Asosiasi Guru-Guru Philadelphia (Philadelphia Teachres Association). Melalui asosiasi ini para guru bangkit untuk meningkatkan martabat hidupnya dan memperoleh gaji lebih baik.

Di Atlanta, guru-guru membentuk Persatuan Guru-Guru Sekolah Negeri Atlanta untuk mengadapi tekanan dari Dewan Kota yang akhirnya memberikan dana lebih untuk pendidikan. Gerakan ini juga dilakukan oleh guru-guru lainnya yang dipelopori tokoh sosialis, Henry Linville, Jhon Dewey, dan Suffrajist Charlotte Perkins Gilman dan membentuk sebuah asosiasi yang berbicara lebih dari sekedar masalah-masalah ekonomi. Tujuannya memberi pilihan bagi guru dalam menentukan kebijakan sekolah (school policy) untuk memperoleh wakil di pentas pendidikan di New York, membantu masalah-masalah sekolah, membersihkan politik Amerika Serikat dari keputusan menyimpang, dan meningkatkan kebebasan diskusi publik dari masalah-masalah pendidikan.

Adapun di Indonesia, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) baru secara sungguh-sungguh dimulai sejak tahun 1999/2000, yaitu dengan peluncuran dana bantuan yang disebut Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). Dana bantuan ini disetor langsung ke rekening sekolah, tidak melalui alur birokrasi pendidikan di atasnya. Memasuki tahun 2003, dana BOMM dirubah namanya menjadi Dana Rintisan untuk Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan program ini dinilai sesuai dengan implementasi otonomi daerah di Indonesia.[2]

Manfaat penerapan MBS: (Kathleen, ERIC Diggest)

  1. Memungkinkan orang-orang yang berkompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.
  2. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
  3. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
  4. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.
  5. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
  6. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.

Implementation of School-Based Management in Indonesia

by Georges Vernez, Rita Karam, Jeffery H. Marshall

This study provides a quantitative and qualitative status report on the implementation of school-based management (SBM) in Indonesia, identifies factors associated with the successful practices of SBM, and assesses SBM effects on student achievement eight years after its inception. The authors’ findings are based on face-to-face surveys of principals, teachers, school committee members, and parents; surveys of district staff; and a case study.

SBM required a major shift in how people think about schooling and a significant improvement in the capacity of principals, teachers, and the community to provide leadership, develop programmatic alternatives to meet local educational needs, and engage parents and the community in the governance of schools. Implementation of SBM so far has met with limited success.

Although most principals reported that they had the autonomy to make school decisions, they also said that they did not take advantage of it by making significant programmatic and instructional changes. Districts continued to strongly influence school policies and practices. School committee and parental involvement in school affairs was minimal. Both expressed an attitude of noninterference with school matters and deference to school staff. All school-level stakeholders said that they were not well prepared to provide effective leadership.

Improving implementation and the outcomes of SBM in Indonesia will require expanding principal, teacher, and school committee member capacity to implement SBM; increasing school staff ability to make operational and instructional changes; and developing district capacity to support schools and SBM.

Key Findings

  • School Autonomy Is Critical to Successful Implementation of School-Based Management
  • Most principals believed that they had autonomy over their school’s operational, budgetary, programmatic, and instructional decisions.
  • Many principals did not take advantage of this autonomy and routinely sought approval of their district supervisor or other district staff before making decisions.
  • Districts continue to exercise a great deal of influence on school-level policies and operations.
  • Principal Influence and Understanding of SBM Is Especially Critical
  • Principals, teachers, and school committee members had a poor understanding of school-based management (SBM).
  • More than half of principals reported that they either had not received any training in SBM in the past year or found it insufficient and were not well prepared to provide leadership.
  • Parental Influence over School Matters Is Lacking and School Funding Is Uneven
  • Community and parental participation in school affairs remains to be achieved.
  • Parents generally deferred to school staff on school matters.
  • The availability of discretionary resources differed greatly across schools, with some schools reporting receiving less funding per student than other schools.

Recommendations

  • Expand school committee, principal, and teacher capacity to implement school-based management (SBM).
  • Make it easier for school committee members to participate in SBM.
  • Upgrade the knowledge of school committee members.
  • Increase the authority of school committee members.
  • Upgrade principal and teacher capacity to implement SBM.
  • Provide leadership training.
  • Provide principal and teachers with professional development on effective SBM practices.
  • Broaden school autonomy.

Expand school committee, principal, and teacher capacity to implement school-based management (SBM).

  • Assess the need for and provide professional development and use the results to set training priorities.
  • Expand access to teaching aids.
  • Address resource disparities between schools.

Develop district capacity to support SBM.

  • Alter the role of districts to that of an enabler of change.
  • Expand district capacity to provide ongoing technical assistance.
  • Provide staff development to principals, teachers, and school committee members.

Sekian catatan kami, semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita.

[1] Veitzal Rivai dkk, Islamic Quality Education Management, (…), hal. 18

[2] Sudarwan Danim, Otonomi Manajemen Sekolah, (Penerbit Alfabeta: Bandung, 2010), hal. 39 – 41

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG1229.html

Pendidikan Yang Mahal


Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjastifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Sejak TK hingga Perguruan tinggi, biayanya mahal sehingga membuat masyarakat miskin tidak bersekolah.

 
Makin mahalnya biaya sekolah ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS(manajemen berbasis sekolah).Komite sekolah merupakan salah satu komponen MBS yang selalu mendampingi sekolah. Pada beberapa sekolah komite diambil dari pengusaha, sehingga beberapa sekolah mengasumsikan pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas.

 

Hasilnya setelah komite sekolah terbentuk segala pungutan uang selalu berkedok sesuai kepurusan komite sekolah. Namun pada implementasinya ia tidak transparan karena yang dipilih menjadi komite sekolah adalah orang yang dekat dengan kepala sekolah. Akibatnya komite sekolah hanya sebagai legitimator kebijakan kepala sekolah, dan MBS pun hanya jadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab Negara terhadap permasalahan pendidikan rakyat.

Tidak hanya sampai di sekolah tingkat dasar maupun menengah,beberapa perguruan tinggi pun yang sudah berubah status menjadi BHMN (badan hukum milik Negara ) biayanya menjadi mahal, sehingga menjadi momok bagi masyarakat tertentu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut.

 

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah. Atau tidak harus gratis, tetapi siapa yang harus bertanggung jawab ? Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas warganya untuk mendapatkan  pendidikan yang bermutu.

%d bloggers like this: