Standar Pembiayaan Pendidikan


pencil-1486278_960_720

Source: pixabay

Standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun. Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas no 41 tahun 2007. Di permendiknas ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikanya. Baik yang jalur umum atau jalur berkebutuhan khsusus, UU telah merinci berapa biaya yang harus ditanggung setiap peserta didik selama setahun agar proses belajar dapat berjalan. Permendiknas ini mengatur standar biaya nonpersonalia.

Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan. Permendiknas ini memuat standar pembiayaan untuk DKI jakarta, untuk daerah lain, ada yang disebut indeks biaya, yakni angka yang menunjukan perbandingan standar pembiyaan di daerah tersebut terhadap standar biaya di DKI Jakarta.

1. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 11 Ayat 2

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun

Pasal 12, Ayat 1

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34

Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP.

2. Konsep Pembiayaan Pendidikan

A. Sistem Pembiayaan Pendidikan

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah

Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara:

  1. Menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf.
  2. Distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Menurut Levin (1987) pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan:

  1. Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia atau human capital.
  2. Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan
  3. Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

  1. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
  2. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
  3. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
  • Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
  • Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
  • Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:

  • Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan
  • Jumlah siswa
  • Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labour intensive
  • Rasio siswa dibandingkan jumlah guru
  • Kualifikasi guru
  • Tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang)
  • Perubahan dari pendapatan

B. Pendidikan Tanggung jawab Pemerintah

Pendidikan merupakan kebutuhan primer olehkarena itu negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh rakyat dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Untuk itu tugas utama penyelenggara pendidikan adalah pemerintah. Pemerintah mendapatkan biaya untuk pendidikan dari sektor

(1) Sektor pajak

(2) Sektor kepemilikan umum (bersama) atau sumber daya alam (SDA)

3. Biaya Operasional Pendidikan

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu (Mulyadi, 1999: 8-9). Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya:

  1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
  2. Diukur dalam satuan uang
  3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi
  4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu

Menurut Hadi Purnomo (2007: 11), biaya pendidikan merupakan semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang. Kriteria yang harus dipenuhi agar pengeluaran dapat disebut biaya, yaitu :

  1. Bahwa pengeluaran itu tidak dapat dihindarkan
  2. Bahwa pengeluaran itu dapat diduga sebelumnya
  3. Bahwa pengeluaran itu secara kuantitatif dapat dihitung
  4. Bahwa pengeluaran itu inhaeren pada hasil, berapapun besarnya biaya yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah dan mutu hasil pendidikan.

Biaya operasional pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan yang terdiri atas biaya operasi kepersonaliaan dan biaya operasi non kepersonaliaan.

Jenis-jenis biaya pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (PP 19 Tahun 2005 Pasal 62) adalah

  1. Biaya investasi yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap
  2. Biaya operasional adalah biaya yang meliputi gaji pendidik, tenaga pendidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
  3. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

 Sifat Dan Karakteristik Pembiayaan Operasional Pendidikan

Tinggi rendahnya kualitas SDM dapat diukur melalui tingkat kreativitas dan produktivitas yang diwujudkan dalam hasil kerja atau kinerja baik secara perorangan maupun kelompok.

Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Operasional Pendidikan

1. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang ada di luar sistem pendidikan

  • Berkembangnya demokrasi pendidikan
  • Kebijaksanaan pemerintah
  • Tuntutan akan pendidikan
  • Kenaikan tuntutan akan pendidikan
  • Adanya inflasi

2. Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan yang mempengaruhi besarnya pembiayaan

  • v Tujuan pendidikan
  • v Pendekatan
  • v Materi yang disajikan
  • v Tingkat dan jenis pendidikan

Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan

Dari Pemerintah kurang lebih 70%, terbagi atas :

  1. Pemerintah Pusat
  2. Pemerintah Daerah Provinsi
  3. Pemerintah Daerah Tingkat II

Dari orang tua murid kurang lebih 10-24%

  1. Berupa uang SPP dan uang bantuan yang dikumpulkan melalui BP3
  2. Dari masyarakat kurang lebih 5% berupa dana yang diberikan oleh masyarakat secara tidak langsung tetapi melalui yayasan atau lembaga swasta.
  3. Dari sumber lain

Biaya Operasional Pendidikan Dapat Dikategorikan

  1. Biaya Langsung dan Biaya Tak Langsung
  2. Biaya Pribadi

Metode-Metode Penetapan Biaya Operasional Pendidikan Pembiayaan

Sumber pembiayaan sekolah tergantung pada beberapa faktor :

  • Kondisi masyarakat di mana sekolah berada
  • Kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan
  • Dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan harapan yang dibebankan kepada sekolah.

Pengeluaran menurut jenis, tingkatan dan sifat

  • Pengeluaran menurut jenis : keseluruhan pengeluaran untuk biaya pendidikan dihitung menurut jenis pengeluarannya.
  • Pengeluaran menurut tingkatan : metode pengeluaran biaya didasarkan tingkatan persekolahan dalam menentukan pemisahan tingkatan. Misalnya, membedakan tingkat lanjutan antara SLTP dan SLTA.

Pengeluaran menurut sifat pengeluaran :

  • Pengeluaran yang berulang-ulang
  • Pengeluaran modal

Metode Penetapan Biaya Dengan Memperkirakan Pengeluaran Berdasarkan Laporan Lembaga-Lembaga Pendidikan.

Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Pengajaran (SP4) merupakan metode penetapan biaya pendidikan berdasarkan laporan dan lembaga pendidikan. Kriteria yang harus dipenuhi yaitu harus ada laporan dari lembaga.

Metode Penetapan Biaya Dengan Pemilihan Unit-Unit

  1. Biaya per lulusan
  2. Biaya unit anak didik
  3. Rata-rata biaya kehadiran sehari-hari
  4. Biaya rata-rata per kelas
  5. Recurrent cost per rata-rata pendidik

Referensi:

http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=113/

http://www.pustakaguru.com/2011/07/standar-pembiayaan-pendidikan.html

Sharee, Belajar Mudah Ekonomi Syariah dari Androidmu


shareeEkonomi syariah sedang mengalami perkembangan yang pesat baik di dunia dan khususnya di negeri kita Indonesia, banyak negara-negara yang mulai beralih dari ekonomi konvensional ke ekonomi syariah, hal ini sebagai antiklimaks atas kegagalan ekonomi konvensional menghadang badai dan terpaan krisis ekonomi, sistem yang dibanggakan masyarakat dunia ini ternyata belum kebal terhadap virus krisis ekonomi yang selama ini kita rasakan. Dari kelemahan yang terdapat dalam ekonomi konvensional itulah, sekarang masyarakat dunia mulai terpikat hatinya untuk mengkaji ekonomi syariah lebih dalam dan berharap ekonomi syariah bisa menjadi tonggak penahan krisis yang selama ini menghantui masyarakat dunia.

Continue reading

Mengurus Negara Ala Pesantren


religion-and-politics-1140x500

Sejarah emas Indonesia banyak didominasi oleh umat Islam. Bukan  bermaksud menafikan kiprah umat lainnya, tetapi demikianlah realitanya. Lebih spesifik lagi, sejarah umat Islam Indonesia lebih diperankan oleh perjuangan pesantren dengan para kyai dan kaum santri sebagai aktor utama di dalamnya.

Sejarah juga membuktikan, para pejuang Muslimlah yang berada di garda depan mengusir paham komunisme dan antek-anteknya dari bumi Indonesia.  Padahal, ketika itu, ide  komunisme tak  hanya dikampanyekan dengan propaganda dan kata-kata, ia bahkan didukung  media massa, surat kabar, bahkan dijalankan dengan hasutan, kekerasan, dan kekejaman fisik. Toh, dengan perjuangan kaum Muslim,  akhirnya Komunisme hanya tinggal sejarah.

Dalam hal ini, ahli sejarah muslim Indonesia, Ahmad Mansyur Suryanegara lewat bukunya ‘Api Sejarah’ telah membuktikan bahwa para kiyai dan kaum santri adalah orang-orang yang paling berjasa membela Negara Indonesia dari serangan penjajah kafir dan mengupayakan kemerdekaan Indonesia tercinta.

Pesantren ibarat miniatur dari sebuah negara yang diatur dengan cara-cara Islam, ia adalah bi’ah al-islamiyyah al-mushagharah yaitu lingkungan islam dalam lingkup yang kecil dimana semua kegiatann santri dari makan sampai tidur kembali di atur dan dibuatkan peraturan-peraturan serta ada sangsi bagi santri yang melanggar peraturan tersebut..

Mengingat kontribusi pesantren yang amat besar di atas, lewat tulisan ini penulis mencoba memberikan korelasi antara mengurus pesantren dan negara lalu menganalogikan keduanya secara sederhana yang nantinya akan melahirkan satu pertanyaan, apakah kita bisa mengurus negara ala pesantren?

Penulis melihat ada beberapa hal positif yang terdapat di dunia pesantren yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.

Pertama, pendidikan yang diajarkan pesantren adalah pendidikan universal, tidak dibatasi belajar secara periodik saja tetapi at-tarbiyah thula al-hayat (pendidikan seumur hidup). Pesantren tidak saja mengajarkan ilmu agama, tetapi lebih menekankan amal nyata. Pembelajaran pun bisa dari alam, peristiwa, dan pengalaman. Dari sana para santri dituntut melakukan perbaikan terus-menerus. Motivasi utamanya “Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.”

Pendidikan dengan konsep inilah yang amat perlu diadopsi oleh negara. Para pemimpin harus memberi sugesti kepada rakyat untuk terus belajar tanpa mengenal istilah “tamat”. Toh, bila terpaksa putus sekolah, tidak boleh menjadi alasan berhenti menuntut ilmu.

Kedua, Kiyai atau Ustadz adalah tokoh sentral dalam pesantren. Kyai atau Ustadz bukan saja pemimpin pesantren, tetapi qudwah (teladan) bagi para santri dan masyarakatnya. Dalam mengurus pesantren, kiyai mengedepankan keteladanan berupa amal nyata sebelum memerintahkan sesuatu. “Izh an-naas bi fi’lika wala ta’izhhum bi qaulika!” (nasihati manusia dengan amalmu bukan dengan perkataanmu), kata Imam Al-Hasan Al-Basri.

Seharusnya para pemimpin dan pemegang kekuasaan menjadikan diri mereka layaknya kyai atau ustadz. Artinya sebelum mengintruksikan sesuatu, mereka terlebih dahulu menjalankannya. Mereka adalah teladan bagi rakyatnya layaknya kyai bagi santri dan masyarakatnya.

Ketiga, kyai atau ustadz adalah ulul amri fi at-tabligh wa al-bayan (bertanggungjawab dalam penyampaian dan penjelasan) sebagaimana pemimpin atau umara adalah ulul amri fi at-tanfizh wa as-sulthan (pelaksana dan penguasa). Demikian penuturan syaikh Utsaimin dalam Sarh Riyadh As-Shalihin.

Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul-Nya, dan ulul amri di antara kamu.” (QS An-Nisa’ 59). Imam Ali ra menafsirkan, “kewajiban bagi ulul amri adalah memerintah dengan adil dan menunaikan amanah. Bila ia sudah menjalankannya, wajib bagi kaum muslimin mentaatinya. Sebab Allah memerintahkan kita (ulul amri) untuk berlaku adil dan menunaikan amanah. Lalu memerintahkan rakyat untuk taat.

Ulama dan umara memiki peran signifikan bagi rakyat sehingga antara keduanya harus satu visi dan misi. Tidak boleh ada garis pemisah. Kyai bertugas mengayomi rakyat dengan tausiyahnya. Pemimpin menjamin ketentraman rakyat dengan kekuasaannya. Sebaik-baik umara adalah yang dekat dengan ulama dan sejelek-jelek umara yang jauh dari ulama.

Keempat, kata santri berasal dari bahasa sanskerta, yaitu san artinya orang baik; tra berarti suka menolong. Lembaga tempat belajar itupun kemudian mengikuti akar kata santri dan menjadi pe-santri-an atau “pesantren”. Kaum santri dididik tidak hanya agar mereka berpendidikan saja, tetapi berbudi pekerti dan gemar menolong. Mereka dituntut harus bisa berkontribusi di mana pun mereka berada. Orientasi mereka adaah bermamfaat bagi sesama tanpa memelas upah atau pamrih.

Para penyelenggara negara wajib mengadopsi hal positif ini. Jadikanlah jiwa anda jiwa santri yang banyak memberi dan sedikit meminta. Layaknya santri yang dituntut berkontribusi, para pemimpin pun harus demikian. Mereka harus berjuang menyejahterakan rakyat bukan menyengsarakannya. Mereka bekerja untuk rakyat bukan mempekerjakannya. Mereka memberi rakyat makan bukan malah memerasnya.

Kelima,pesantren hingga kini bisa tetap eksis mengingat kiprahnya hampir ratusan tahun, jauh sebelum republik ini berdiri. Rahasianya adalah karena pesantren dibangun atas dasar keikhlasan yang berbuah keringat. Para kiyai dan ustadz mendidik santrinya dengan nilai pengorbanan dan khidmah (pelayanan).. Orientasi utamanya adalah menyelamatkan umat dari penghambaan kepada manusia dan materi menuju penghambaan yang tulus kepada Allah SWT saja (Tauhid).

Seandainya para pemimpin kita menganut nilai-nilai positif di atas, niscaya mereka akan tahu diri. Amanah kekuasaan itu adalah sarana untuk bertadhiah dan berkhidmah kepada rakyat. Sehingga tidak pantas mereka menilep uang rakyat lalu memperkaya diri. Tidak layak mereka menyembah materi dan kursi. Tidak patut mereka menuntut gaji lebih sebelum kinerjanya terbukti.

Keenam, pendidikan di pesantren berorientasi pada akhirat, bukan pada dunia semata. Slogan mereka “mencari akhirat dunia dapat, mencari dunia akhirat tak tentu dapat”.

Para pemimpin semestinya mengajak rakyatnya untuk mengingat dan beribadah kepada Allah swt karena itu adalah tugas dari penciptaan manusia. Jangan sampai mereka mengajak ke lubang kesyirikan karena setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.

Terakhir, pesantren mengajarkan kemandirian. Sampai saat ini mayoritas pesantren bisa hidup atas hasil keringat mereka sendiri. Mengingat bantuan dari pemerintah amat terbatas, hal itu bukan problem akut. Pesantren semakin giat mendirikan badan-badan usaha untuk melanjutkan eksistensi mereka. Meminta bantuan pemerintah bisa jadi dianggap opsi terakhir, itu pun harus melalui pemotongan dana di sana-sini.

Pemerintah kita seharusnya bisa belajar dari kemandirian pesantren. Sehingga bangsa kita bisa berdiri tegak dengan kaki kita sendiri tanpa perlu menengadahkan tangan mengemis hutang luar negeri. Pesantren pada masa lalu memilih non kooperatif terhadap kepentingan kolonial. Pemerintah kini harus bersikap sama terhadap monopoli asing. Bila pesantren menyerukan jihad menentang kolonialisme, kini pemerintah harus berani berjihad menentang neoliberalisme.

Tujuh poin di atas adalah potret pesantren dengan kesederhanannnya. Kesederhanaan yang melahirkan para pembesar negeri ini. Agus Salim sebagai diplomat ulung. Muhammad Natsir sebagai perdana menteri. Jendral Sudirman sebagai panglima TNI. Hasyim Asyari sebagai tokoh pembaharu, dan lain-lain. Mereka adalah pemimpin sederhana berjiwa santri. Melalui rahimnya, pesantren tidak pernah lelah melahirkan calon pemimpin yang dibutuhkan negeri ini.

Sudah berbagai macam teori dan konsep yang diikhtiarkan demi menyelamatkan negara ini, tetapi hasilnya tetap gagal. Kenapa kita tidak kembali kepada konsep kita sendiri. Konsep yang relevan dengan kultur rakyat kita. Konsep yang tidak njelimet  dan terjaga orisinalitasnya. Yaitu konsep pesantren yang telah teruji keberhasilannya.

(@JumalAhmad)

%d bloggers like this: