Pola Hubungan Agama dan Negara


Hari ini di tempat saya belajar berlangsung kuliah umum dari beberapa pakar hukum di Indonesia di antaranya Prof. Jimly As-Shidqie, Prof. Mahfud MD, Prof. Gani Abdullah dan Prof. Masykuri Abdillah. Ini adalah catatan saya untuk kuliah umum dari Prof Jimly yang sempat saya tulis di buku kecil, pembicara lain tidak sempat saya tulis karena posisi saya yang berdiri terus ketika mendengarkan kuliah Prof. Jimly.

Di awal kuliah, Prof. Jimly menyampaikan kondisi beliau yang masih kurang sehat karena baru selesai opname di rumah sakit selama 12 hari bahkan sampai sekarang masih dalam perawatan, namun karena semangat beliau yang tinggi untuk memberikan ilmu pengetahuan menjadikan sakitnya bukan penghalang untuk berbagi ilmu.

Menurut beliau, integrasi hukum di Indonesia masih menjadi problem sampai sekarang dan inilah yang membuat perkembangan ilmu hukum di Indonesia mandek dan menjadi tugas perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas ilmiah ini. Beliau pernah mengusulkan tentang penggantian nama Fakultas Hukum dan Syariah menjadi cukup Fakultas Hukum namun ditolak, beliau juga yang mengusulkan penggantian gelar dari SAg menjadi SA yakni dengan tambahan 2 semester sarjana hukum Islam bisa menjadi setara SH.

Problem integrasi hukum juga masih terjadi di OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang berpusat di Jeddah, Saudi Arabia, dimana belum ada kerjasama antar negara anggota dalam masalah hukum dan syariah, kerjasama yang terjadi masih dalam bidang ekonomi dan lainnya.

Masalah hukum di Indonesia kadang hanyalah masalah merek dan diksi saja. Beliau menceritakan ketika membuat pendirian Bank Muamalat, di dalam berkas tertulis Syariat dengan huruf T, maka beberapa ahli dalam bidang hukum Islam menyarankan agar diganti huruh H karena jika menggunakan huruf T akan dinilai sama dengan Piagam Jakarta. Kemudian beliau rubah sesuai saran para kolega dan mengajukan berkasnya ke kementrian keuangan waktu itu yang beragama Katolik Jawa dan sang mentri yang beradat jawa ini mengusulkan syariah di ganti dengan huruf T bukan huruf H. Akhirnya ketika keluar dari ruangan menteri itu, beliau dan teman-temanya tertawa terbahak-bahak. Maka menurut beliau, selama ini kita berdebat merek saja dengan persepsi masing-masing dengan diksi masing-masing. Kemudian istilah Syariah diganti dengan Bagi Hasil.

Negara menurut Prof. Jimly adalah hukum yang disepakati. Hukum menurut beliau ada dua yaitu kontrak sosial dan kontrak politik. Kontrak Sosial diibaratkan seluruh rakyat tanda tangan di Senayan. Kontrak Politik berasal dari suara mayoritas (DPR dan Presiden). Untuk mengakomodir suara rakyat dibentuklah MK (Mahkamah Konstitusi) …sehingga kata beliau demokrasi terus dikoreksi berdasarkan pengalaman hidup.

Beliau menyebutkan bahwa UUD 45 milik Indonesia adalah The Most Godly in The World, banyak kata-kata Tuhan, Maha Esa, Maha Kuasa dan lain-lainnya dalam UUD 45.

Pola Hubungan Agama dan Negara

Di akhir sesi kuliah, Prof. Jimly menyampaikan hasil telaah beliau tentang pola hubungan agama dan negara di dunia ini dalam 5 pola yaitu:

  1. Negara Komunis: Pola hubungan agama dan negara saling meniadakan.
  2. Negara Agama: Seperti pola hubungan di Vatikan, Pakistan/
  3. Eropa Barat: Polanya sekularis dan costal religion antara negara dan agama saling bermusuhan.
  4. Amerika: Pola hubungan agama dan negara adalah friendly relation.
  5. Indonesia: Pola hubungan agama dan negara adalah brotherly relation. Agama dan negara merupakan dua pihak yang saling membantu. Pasalnya, negara memiliki kepentingan untuk menjadikan warganya taat kepada agama.

Dalam bukunya tentang peradilan etik dan etika konstitusi, Prof. Jimly menawarkan perspektif baru dalam memposisikan hubungan antara sistem norma, agama, etika, dan hukum dalam negara NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pertama, hubungan sistem norma agama, etika dan hukum, tidak lagi hubungan vertikal “atas bawah” sehingga tidak lagi mempersoalkan mana yang lebih tinggi dari ketiga norma itu, tetapi hubungan ketiga norma itu hubungan “luar dalam” yang diibaratkan laksana nasi bungkus. Hukum itu bungkusnya, sedangkan yang terkandung dalam makanan berbungkus itu adalah intinya, yaitu agama. Prof. Jimly mengibaratkan hukum adalah jasad, tubuh atau struktur. Sedangkan ruhnya, jiwanya, isinya, adalah etika. Tetapi ruh itu pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan, karena itu inti dar segala esensinya adalah agama.

Kedua, adalah pola hubungan “luas sempit”. Etika lebih lyas daripada huku. Karena itu setiap pelanggaran hukum merupakan pelanggaran etika. Tetapi sesuatu yang melanggar etia belum tentu melanggar huku. Etika diibaratkan sebagai samudera, dan kapalnya adalah hukum.

Pemikiran Prof. Jimly ini dinilai telah mampu secara cantik menempatkan hubungan ketiga sistem norma agama, etika dan hukum secara fungsional subtantif sehingga dapat menghindari terjadinya benturan antara ketiga sistem norma dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada tiga tipologi kelompok cendikiawan muslim dalam menjelaskan hubungan antara Islam dan Negara.

Pertama, kelompok cendekiawan muslim yang berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat pemisahan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Oleh karena itu, masalah kenegaraan diatur secara tuntas dalam Islam dan menjelma dalam sistem kekhilafahan. Tokoh utama kelompok ini adalah Hasan Al-Bana, Rasyid Ridha, Al-Maududi dan di Indonesia Muhammad Natsir. Pemikiran mereka dapat dikategorikan sebagai pemikir formalistik.

Kedua, kelompok cendikiawan muslim yang berpendapat bahwa agama Islam tidak berbeda dengan agama lain yang tidak mengerjakan cara-cara pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemikiran mereka disebut tipologi pemikiran liberal. Tokoh utama kelompok ini adalah Ali Abdul Razi dan di Indonesia Soekarno.

Ketiga, kelompok cendikiawan muslim yang menolak pandangan kelompok pertama dan menolak pula pandangan kelompok kedua. Tipologi kelompok ketiga ini kendari Islam tidan menunjukkan pada sistim politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-spinsip moral atau etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kelompok ini dikategorikan moderat atau subtantif. Tokoh utama tipologi ini adalah Muhammad Husain Haikal, Muhammad Abdu, dan Indonesia Nurcholis Majid dan termasuk juga Prof, Jimly dalam melihat pola hubungan agama dan negara.

Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia

Proses pencarian identitas menjadi akar problematika negara vs Agama berlangsung cukup lama. Ketegangan bermula dari perdebatan tentang dasar negara pada rapat BPUPKI. Rapat tim sembilan menyusun naskah proklamasi kemerdekaan yang nantinya menjadi Mukaddimah UUD 45, dalam rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta terdapat kata-kata: “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian frasa ini diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Banyak tafsir atas digantinya Piagam Jakarta, sebagian menilianya sebagai bentuk kekalahan kelompok Islam dalam proses pembentukan negara Indonesia, namun sebagian besar memandang peristiwa ini lebih positif, yaitu sebagai bentuk kompromi dan jiwa besar para pendiri bangsa dalam menyusun satu cetak biru negara-bangsa yang dapat memayungi semua warga dari berbagai agama.

Menurut Prof. Mahmud, konsep negara dan agama di Indonesia berada di antara Agama dan sekuler yaitu negara kebangsaan Republik Indonesia, negara berietuhanan, negara tidak memberlakukan agama tetapi melindungi dan mengatur penduduknya yang ingin menjalankan agamanya. Sebagai contoh, negara tidak bisa mewajibkann zakat atau haji tetapi jika ada warganya yang ingin berzakat atau pergi haji maka negara melindungi dan mengatur agar pelaksanaan zakat dan haji berjalan dengan baik.

Menurut beliau juga, khilafah telah resmi dibincangkan sejak BPUPKI sebagaimana kami tulis di atas, seluruh proses sudah ditempuh dan akhirnya kita kalah dalam proses.

Ide khilafah itu bagus karena sebagai orang Islam kita meyakini ajaran itu berasal dari Islam dan ide in penting berdasarkan kaidah fiqih.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Namun ketika seluruh proses sudah ditempuh dan kita hanya kalah dalam proses maka, berdasarkan kaidah menyebutkan.

مالا يدرك كله لا يترك كله

Jika tidak bisa masuk dari pintu yang besar, maka masuklah dari berbagai pintu. Masukkan dalam perundang-undangan itu subtansi nilai Islam dan memperjuangkan mutiara-mutiara Islam. Sebagaimana kaidah.

العبرة بالجوهر لا بالمظهر

Alquran dan Hadis tidak membuat acuan bagaimana membentuk negara/ sistem negara dan para penulis Islam tentang ilmu negara seperti Al-Maududi Dll saling berbeda-beda namun yang menjadi poin pentingnya adalah keadilan.

Hukum terbagi menjadi 2 yaitu hukum publik dan hukum privat. Dalam hukum publik tidak ada hukum agama/ jinayat namun Islam bisa mewarnai atau sebagai bahan membentuk hukum. Dalam hukum privat/ ibadah mahdhoh, negara tidak mewajibkan tetapi melindungi.

Di akhir ini saya menambahkan bahwa tumbuhnya kelas menengah atau santri kota melalui ICMI dulu juga memberikan warna baru dalam memahami hubungan Agama dan negara. Pancasila menjadi panggung terbuka untuk berbagai identitas dan ekspresi Agama tidak lagi dianggap ancaman bahkan menjadi kekuatan sosial dan politik baru.

Sekian catatan kuliah umum dari kami, semoga sharing sederhana kami bermanfaat. Jika ada kesalahan menulis sepenuhnya dari kami. Terima kasih.

Sumber:

  • Seminar Nasional: Islam dan Konstitusi, Implementasi Ajaran Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, 22 November 2018 di Aula SPs UIN Jakarta
  • 60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut para Sahabat/ Editor, Nur Hidayat Sardini & Gunawan Suswantoro, Cet.1 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016

Fiqih Shalat Dua Gerhana


Menjelang tiga atau dua hari gerhana bulan yang sedianya akan terjadi awal malam nanti, berseliweran info dan broadcast tentang gerhana. Ada yang memanfaatkan moment seperti ini dengan menyebarkan broadcast hoax.

Salah satu bc yang tersebar luas adalah info bahwa jam 03.25 pagi bulan akan mengelilingi ka’bah dan langit akan berwarna biru muda. Inilah saat penerimaan doa, taubat dan munajat, terjadi setiap 100 tahun sekali.

Selanjutnya, bc tersebut mengajak pembacanya membaca doa ‘rabbi min kulli dzammbi wa atuubu ilahi’ jika kamu mengirim doa ini ke temanmu, maka Allah akan menyelesaikan masalahmu.

Ustadz Aan Chandra Thalib meminta agar bc seperti ini jangan diteruskan lagi karena termasuk kedustaan dalam Agama. Tidak ada dalil syar’i dan bukti ilmiah bahwa bulan Thawaf mengelilingi Ka’bah apalagi dibumbui dengan terkabulnya doa dan diterimanya taubat.

Lalu apa saja Sunnah ketika terjadi gerhana? Berikut ini pemaparan singkat yang semoga bermanfaat:

1. Shalat dua gerhana merupakan Sunnah Muakkadah.

2. Pelaksanaannya dilakukan secara berjamaah di Masjid.

3. Tidak ada adzan khusus untuk shalat ini, namun dianjurkan bagi bilal untuk menyeru kaum muslimin dengan seruan Asshalaatu Jaamiah الصلاة جامعة berdasar pada hadits yang muttafaq alaih dari Ibnu Umar ra.

4. Shalat gerhana dimulai sejal awal berlangsungnya gerhana hingga gerhana tersebut berakhir. Namun bila shalat gerhana usai sebelum gerhananya berakhir maka tidak apa apa, hanya saja dianjurkan untuk memperbanyak dzikir dan doa hingga gerhana tersebut berakhir.

5. Tata cara shalat gerhana.

Shalat gerhana dilakukan sebanyak dua rakaat dengan dua kali ruku’ pada setiap rakaat.

Setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah lalu dilanjutkan dengan membaca Surat Al-Fatihah. Kemudian membaca Surat yang panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, At-Taubah dan lainnya.

Setelah itu rukuk yang panjang, sebagaimana keterangan Aisyah ra yang mengatakan “Belum pernah saya melakukan ruku’ dan sujud yang lebih panjang dari ini”. (HR. Bukhari Muslim).

Kemudian bangkit dari ruku’ dan lalu membaca Surat Al-Fatihah dan lanjutkan dengan membaca surat yang panjang. Kemudian ruku’ yang panjang, lalu bangkit untuk melakukan i’tidal. Kemudian sujud yang panjang. Lakukan cara di atas untuk rakaat setelahnya.

Tidak ada bacaan khusus ketika ruku’ dan sujud dan disunahkan membaca tasbih yang banyak ketika ruku’ dan sujud.

Beberapa catatan penting seputar Shalat Gerhana.

1. Shalat Gerhana hanya dianjurkan ketika gerhana itu terlihat. Adapun bila gerhana terjadi namun tertutup awan, maka tidak dianjurkan melaksanakan shalat gerhana.

2. Shalat Gerhana dilakukan secara berjamaah, namun tidak mengapa bila dilakukan secara sendirian, terutama bagi musafir atau orang yang terhalangi dari menghadiri shalat gerhana, sementara dia menyaksikan gerhana tersebut.

3. Khutbah shalat gerhana bukanlah satu keharusan, namun dianjurkan bagi imam agar memberikan wasiat setelah pelaksanaan shalat gerhana.

4. Shalat gerhana boleh dilakukan pada waktu yang terlarang seperti bakda shalat Ashar atau shalat Subuh. Karena dia termasuk shalat yang memiliki sebab.

5. Ada perbedaan pendapat tentang hukum mengumumkan terjadinya gerhana berdasarkan hitungan ilmu falak. Pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah boleh. Pengumuman ini tidak menafikan takhwif yang menjadi hikmah terjadinya gerhana.

Sumber: IG Ust Aan Chandra Thalib rahimahullah.

Apakah Maulid Nabi Bid’ah?


Hari ini diyakini di negeri ini sebagai hari kelahiran Nabi mulia kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam atau dikenal dengan Hari Maulid 12 Rabiul Awal, walaupun para ahli sejarah sesungguhnya berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran beliau.

Tulisan ini sedang ingin melebarkan wawasan sekaligus melapangkan jiwa. Supaya anda bisa memberi ruang bagi saudara anda untuk menempati salah satu relung hati. Karena itu tujuannya, maka saya tidak pernah ridha jika siapapun yang membacanya, bertikai setelahnya. Atau tulisan ini dijadikan sebagai senjata mengoyak rasa saudaranya.

Maulid bid’ah..?
Pertanyaan yg kali ini tidak saya jawab hukumnya. Tapi masalah penyikapan terhadap saudara yang berbeda. Karena ada yang menjalankannya dengan khusyu’ berharap pahala agung tapi ada yang mengatakannya sebagai perbuatan bid’ah yg mungkar.

Apakah dua hal ini mungkin disatukan. Sekilas kita jawab, mustahil! Tapi perhatikan ulasan di bawah ini. Ini masalah penyikapan….

Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah jelas jelas mengatakan bahwa maulid dan peringatan semisalnya adalah bid’ah dan tidak ada contohnya di salafush sholeh.

Tapi tunggu…
Itu sikap beliau untuk dirinya dan siapapun yang mau mengambil pendapat beliau. Tapi bagaimana dengan sikap beliau kepada orang yang berseberangan dengan pendapat ini.

Berikut kalimat beliau langsung,

“Mengagungkan maulid dan menjadikannya suatu perayaan, dilakukan oleh sebagian orang. Dan hal itu menyebabkan pahala baginya dikarenakan niat baiknya dan pengagungannya untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa hal itu baik bagi sebagian orang tapi buruk bagi mukmin yg berhati hati.”
(Iqtidho’ ash shiroth al mustaqim 2/126)

Jelas betul, bahwa beliau tetap memegang prinsip, tapi tetap menyisakan ruang yang lapang sekali bagi saudaranya. Bahkan dengan sangat berani beliau katakan, pelakunya mendapatkan pahala.

Pelaku bid’ah mendapatkan pahala??? Pasti kalimat patah ini menggelayuti kepala siapapun yg tak memiliki keluasan ilmu dan kelapangan hati seperti Ibnu Taimiyyah. Ah…andai sikap dan menyikapi ini dipelajari beriringan….(BERHARAP)

Karenanya, Ibnu Taimiyyah memberikan contoh yg jauh lebih tinggi lagi yaitu pada Imam Sunnah; Imam Ahmad rohimahulloh. Masih lanjutan kalimat di atas,

“Karenanya dikatakan kepada Imam Ahmad tentang sebagian pemimpin: dia mengeluarkan sekitar 1000 Dinar untuk membuat sebuah mushaf. Beliau menjawab: biarkan mereka. Itu infak terbaik emas (dinar). Padahal madzhab beliau adalah menghias mushaf hukumnya makruh.

Para ulama madzhab menakwilkan bahwa hal itu untuk kualitas kertas dan tulisan yg lebih baik. Tapi bukan itu yg dimaksud oleh Imam Ahmad. Maksud beliau adalah bahwa ini ada kebaikannya tapi juga ada kerusakannya yg menyebabkan dihukumi makruh.

Tapi mereka ini jika tidak melakukan hal tersebut, mereka akan melakukan kerusakan yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Seperti mengeluarkan harta mereka utk menerbitkan buku buku peneman malam, syair syair atau hikmah Persia dan Romawi.”

Allahu Akbar….!!!
Inilah FIKIH yg SESUNGGUHNYA.

Ada Fikih pertimbangan. Di hadapan Imam Ahmad ada dua pertimbangan:

  1. Kebaikan bercampur kerusakan. Yaitu mencetak mushaf itu kebaikan, tapi menghias-hias hingga menghabiskan sekitar 2M Rupiah itu kerusakan.
  2. Atau uang itu akan dipakai utk mencetak buku-buku yg tidak bermanfaat bahkan cenderung besar mudhorotnya.

Maka keluarlah keputusan Imam ahlus sunnah, Imam Ahmad bahwa walau beliau tetap berpendirian menghias hias mushaf itu makruh tapi untuk penguasa dan orang kaya itu, biarkan dan itu baik baginya. Karena kalau tidak untuk mushaf, uangnya tetap dihamburkan utk hal yg sia-sia.

Bisakah anda seperti ini….
Inilah ilmu yg sesungguhnya…

Bagi saudaraku yg mengagumi Ibnu Taimiyyah, bacalah seutuhnya tentang beliau.
Bagi saudaraku yg membenci Ibnu Taimiyyah, bukankah sudah anda lihat beliau tidak seperti yang anda bayangkan.

Sekali lagi…Ini masalah KELUASAN ILMU. Tapi…Juga ttg MENGILMUI SIKAP

Semulia sikap Rasul kita.
صلى الله عليك يا نبي الله
Bersholawatlah utk Nabi kalian…

#sapapagi

Oleh: Ust Budi Ashari

Keterangan Ust Budi Ashari bisa anda simak di kajian YouTube: Gitu ya Ustadz? berikut ini.

Khutbah Jumat kemarin di masjid dekat kontrakan Saya, khatib membacakan hadits berkenaan pahala Maulid yang setara dengan Infaq seribu dirham, saya cek Hadits ini palsu sebagaimana dijelaskan Syaikh Ibnu Jibrin dalam web beliau.

Namun ketika kita kembalikan kepada realitas hari ini, bahasan bid’ah atau bukan Maulid ini menjadi bahasan yang tidak penting karena masih banyak masalah yang harus dihadapi umat Islam.

Perbedaan pemahaman dibolehkan dalam Islam, tapi harus saling menghargai, sampaikan pendapat kita dan jangan memaksa sehingga timbul perpecahan atau muslim yang lain tersinggung. Jika Islam terpecah belah, musuh Islam akan lebih mudah menguasai dan menghancurkan Islam.

Setelah membaca uraian Budi Ashari di atas, saya jadi ingat perkataan Ibnu Mubarak:

لايفتي المفني حين يفتي حتى يكون عالما بالأثر بصيرا بالواقع

“Tidaklah seorang mufti memberikan fatwa sampai dia mengetahui tentang atsar dan paham realitas”.

Sumber:

Tulisan Budi Ashari: https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=615987925251390&id=208032209380299

http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=309 tentang Fatwa

Video Gitu ya Ustadz? Budi Ashari

Malam Ganjil Di Malam Jumat Adalah Lailatul Qadar


Insyaa Allah nanti malam 21 adalah malam jumat setelahnya, malam malam ganjil tidak kena malam jumat.

Terkait hal ini, hari ini beredar BC yang menyebutkan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa “kalau malam ganjil ketemu malam jumat  di 10 malam terakhir, maka ‘hampir pasti’ itu adalah malam Lailatul Qadr”.

Benarkah ini pendapat dari Ibnu Taimiyah?

Untuk menjawabnya, saya nukilkan jawaban dari Ust Ammi Nur Baits dari dewan pembina konsultasisyariah.com.

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du,

Pertama, syaikhul islam mengingkari sikap seseorang yang mengistimewakan malam jumat untuk ibadah dari pada malam-malam lainnya. Sebagaimana keterangan yang dicantumkan dalam Fatawa al-Mishriyah (1/78).

Dalil yang menunjukkan larangan mengkhususkan malam jumat untuk ibadah adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِى وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِى صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

“Janganlah mengkhususkan malam Jum’at dengan shalat tertentu dan janganlah mengkhususkan hari Jum’at dengan berpuasa kecuali jika berpapasan dengan puasa yang mesti dikerjakan ketika itu.” (HR. Muslim no. 1144).

Kedua, beberapa ulama mengingkari adanya keterangan tersebut dari Syaikhul Islam. Tidak benar bahwa Syaikhul Islam pernah memberi pernyataan di atas.

Syaikh Sulaiman al-Majid – seorang Hakim di Riyadh dan anggota Majlis Syuro Arab Saudi – pernah ditanya, ”Apakah benar jika salah satu malam ganjil di sepuluh hari terakhir ramadhan bertepatan dengan hari jumat maka besar kemungkinan itu lailatul qadar.”

Jawaban berliau,

لا نعلم في الشريعة دليلاً على أنه إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وتر فإنها تكون ليلة القدر، وعليه: فلا يُجزم بذلك ولا يُعتقد صحته، والمشروع هو الاجتهاد في ليالي العشر كلها؛ فإن من فعل ذلك فقد أدرك ليلة القدر بيقين، والله أعلم

Kami tidak menjumpai adanya satupun dalil dalam syariat yang menyebutkan bahwa apabila malam jumat bertepatan dengan salah satu malam ganjil, maka itu lailatul qadar. Oleh karena itu, tidak boleh dipastikan dan diyakini kebenarannya. Yang dianjurkan adalah bersungguh-sungguh di sepuluh malam terakhir semuanya. Orang yang melakukan hal ini, bisa dipastikan dia akan mendapatkan lailatul qadar.

Dalam fatwa yang lain, beliau juga menegasakan,

لم يصح عن ابن تيمية أنه قال: إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وتر فأحرى أن تكون ليلة القدر

Tidak benar ada keterangan dari Ibnu Taimiyah bahwa beliau mengatakan, ‘Jika malam jumat bertepatan dengan malam ganjil maka kemungkinan besar lailatul qadar.’

Sumber: http://www.feqhweb.com/vb/t19393.html

Kami belum mendapatkan pendapat itu disandarkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akan tetapi dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dari Ibnu Hubairah. Beliau mengatakan seraya menukil dari Ibnu Hubairah rahimahullah, “Kalau malam ganjil di sepuluh malam akhir (Ramadan) terjadi pada malam Jum’at, maka ia lebih kuat (bertepatan dengan lailatul qadar) dibandingkan dengan lainnya. “ (Latha’iful Ma’arif karangan Ibnu Rajab, hal. 203).

Mungkin pendapat ini didasari bahwa malam Jum’at adalah malam terbaik dalam seminggu, kalau terjadi pada sepuluh malam akhir ganjil di bulan ramadan, maka ia lebih mendekati lailatul qadar.
Kami tidak menemukan dalam hadits nabawi atau perkataan para shahabat yang menguatkan pendapat ini. Hadits yang menunjukkan bahwa lailatul qadar itu berpindah-pindah pada malam sepuluh akhir dan malam ganjil itu yang yang lebih mendekati lailatul qadar. Dan malam yang paling mendekati adalah malam keduapuluh tujuh. Tanpa memastikan ia termasuk lailatul qadar.

Selayaknya seorang muslim menjaga untuk bersemangat pada sepuluh akhir semuanya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.

Syekh Sulaiman AL-Majid hafizahullah mengatakan, “Kami tidak mengetahui dalil dalam syariat bahwa kalau malam jumat bertepatan malam ganjil itu lailatul qadar. Dengan demikian, tidak boleh memastikan dan tidak boleh meyakini akan keshahihannya. Yang dianjurkan adalah bersemangat pada sepuluh malam semuanya. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia akan mendapatkan lailatul qadar dengan keyakinan. Wallahu a’lam.”

Sumber: https://islamqa.info/ar/222685

Broadcast Instagram

IMG_20180607_165844_706

Fatwa Lengkap MUI Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial


Media Sosial saat bisa bisa melipat gandakan pahala kita, nyaris tanpa biaya dan lebih mudah. Berbagi kebaikan dan inspirasi di FB, Twitter, Instagram dan jejaring lainnya.  Semakin tersebar, semakin banyak pahala kita.

Ada pula yang memilih menjadikan sosial media sebagai sarana penabur keburukan: mencela, mengolok bahkan membunuh karakter orang lain.

Seberapa besarkah amal yang dimiliki seorang hamba hingga berani menyebarkan ketidakbenaran. Amal tak seberapa, semoga tak menguap sia sia.

Semakin banyak follower, semakin banyak yang terpengaruh, maka dosa pun semakin banyak dan menyebar. Ini namanya DOSA JARIYAH.

Rasulullah saw bersabda, “Dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi sedikitpun dosa dosa mereka”. (HR. Muslim) 

Maka bijaklah dalam bersosial media, pun dalam keseharian. Berlindung kepada Allah swt dari menjadi agen fitnah dan hoax.
Alhamdulillah, MUI kemarin sudah menerbitkan fatwa no 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin berharap fatwa ini bisa menjadi pedoman umat muslim dalam menggunakan media sosial. Ia berharap konten-konten yang meresahkan masyarakat tidak lagi ada di media sosial, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan lebih baik.

“Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan merawat keutuhan dan kesatuan bangsa ini. Jadi kami membuat fatwa ini sebagai rekomendasi supaya ada tindak lanjut peraturan perundang-undangan dari pemerintah,” tutur Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin juga mengatakan “Fatwa ini tidak untuk mematikan, tetapi mengatur serta mengendalikan. Kemudian meluruskan cara berpikir dan tutur kata di media sosial,”

Fenomena berita hoax, fitnah, ghibah dan bullying di media sosial, sambung Ma’ruf, efek sistem demokrasi yang kebablasan. Sehingga berbagai konten di media sosial tidak terkendali.

“Fatwa ini bertujuan untuk meluruskan, mengembalikan apa yang tidak terkendali di media sosial belakangan ini. Salah satunya karena kebebasan yang kebablasan,” kata Ma’ruf.

MUI dan Ma’ruf Amin berharap fatwa ini menjadi rujukan bagi pemerintah membuat aturan atau regulasi berperilaku di media sosial. Serta menjadi acuan bagi kepolisian untuk menegakkan aturan jika terjadi pelanggaran di media sosial.

Berikut ini fatwa lengkap MUI tentang hukum dan pedoman muamalah melalui media sosial:


MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL

Pertama: Ketentuan Umum:
Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

  1. Bermuamalah adalah proses interaksi antarindividu atau kelompok yang terkait dengan hablun minannas (hubungan antarsesama manusia) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), serta penggunaan informasi dan komunikasi.
  2. Media sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
  3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
  4. Gibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya.
  5. Fitnah (buhtan) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).
  6. Namimah adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci.
  7. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti Twitter, Facebook, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.


Kedua: Ketentuan Hukum

Kedua: Ketentuan Hukum

  1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu’asyarah bil ma’ruf), persaudaraan (ukhuwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq), serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-ma’ruf) dan mencegah kemungkaran (al-nahyu ‘an al-munkar).
  2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  • Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
  • Mempererat ukhuwah (persaudaraan), baik ukhuwah Islamiyah (persaudaraan keislaman), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan), maupun ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan).
  • Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antarumat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.

3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:

  • Melakukan gibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
  • Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan.
  • Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
  • Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i.
  • Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.

5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, gibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.

6. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar’i.

7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.

8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.

9. Aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun nonekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Ketiga: Pedoman Bermuamalah
Ketiga: PEDOMAN BERMUAMALAH

A. PEDOMAN UMUM

  1. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.
  2. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain:
  • Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.
  • Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
  • Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
  • Konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik.
  • Tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik.


B. PEDOMAN VERIFIKASI KONTEN/INFORMASI 

  1. Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses tabayun serta dipastikan kemanfaatannya.
  2. Proses tabayun terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
  •  Dipastikan aspek sumber informasi (sanad)-nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan, dan keterpercayaannya.
  • Dipastikan aspek kebenaran konten (matan)-nya, yang meliputi isi dan maksudnya.
  • Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.

3. Cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah:

  • Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui
  • Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.

4. Upaya tabayun dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui grup media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.

5. Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan/atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan tabayun.

C. PEDOMAN PEMBUATAN KONTEN/INFORMASI 

  1. Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
  •  Menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
  • Konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian A pedoman bermuamalah dalam fatwa ini.
  • Konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
  • Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana amar makruf nahi mungkar dalam pengertian yang luas.
  • Konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
  • Memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
  • Kontennya tidak berisi hoax, fitnah, gibah, namimah, bullying, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar’i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
  • Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik.

2. Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:

  • Bisa mendorong kepada kebaikan (al-birr) dan ketakwaan (al-taqwa).
  • Bisa mempererat persaudaraan (ukhuwah) dan cinta kasih (mahabbah).
  • Bisa menambah ilmu pengetahuan.
  • Bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
  • Tidak melahirkan kebencian (al-baghdla’) dan permusuhan (al-‘adawah).

3. Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar’i seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (ishlah dzati al-bain).

4. Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun nonekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keutungan dari kegiatan terlarang tersebut.
D. Pedoman Penyebaran Konten/Informasi 

D. PEDOMAN PENYEBARAN KONTEN/INFORMASI

  1. Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  •  Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.
  • Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.
  • Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.
  • Tepat waktu dan tempat (muqtadlal hal), yaitu informasi yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna.
  • Tepat konteks, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.
  • Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak privasi.

2. Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini.

3. Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoax, gibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.

4. Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.

5. Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.

6. Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan/atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan tabayun.

7. Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.

8. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.

9. Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi hoax, gibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertobat dengan meminta maupun kepada Allah (istighfar) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.

Keempat: Rekomendasi 

  1. Pemerintah dan DPR RI perlu merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten informasi yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, semangat persatuan dan nilai luhur kemanusiaan.
  2. Masyarakat dan pemangku kebijakan harus memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.
  3. Pemerintah perlu meningkatkan upaya mengedukasi masyarakat untuk membangun literasi penggunaan media digital, khususnya media sosial dan membangun kesadaran serta tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat berperadaban (mutamaddin).
  4. Para ulama dan tokoh agama harus terus menyosialisasikan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dengan mendorong pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat dan mencegah mafsadat yang ditimbulkan.
  5.  Masyarakat perlu terlibat secara lebih luas dalam memanfaatkan media sosial untuk kemaslahatan umum.
  6. Pemerintah perlu memberikan teladan untuk menyampaikan informasi yang benar, bermanfaat, dan jujur kepada masyarakat agar melahirkan kepercayaan dari publik.

Kelima: Ketentuan Penutup 

  1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
  2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 16 Sya’ban 1438 H
13 Mei 2017 

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Klik link ini untuk mengunduh file Pdf Fatwa MUI tentang media sosial. 

Sumber: Situs MUI dan situs berita liputan6, detik dan moslemtoday. 

Ketika Imam Lupa Tasyahud Awal


Abdullah bin Malik bin Buhainah ra dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ

“Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah shalat zuhur bersama mereka, lalu beliau berdiri pada dua rakaat yang pertama dan tidak duduk (untuk tasyahud), maka orang-orang juga ikut berdiri bersama beliau. Hingga ketika shalat akan selesai, dan orang-orang sudah menanti salamnya, beliau bertakbir dalam posisi duduk, lalu sujud dua kali sebelum salam, setelah itu baru beliau salam.” (HR. Al-Bukhari no. 786 dan Muslim no. 885)

Kejadian seorang imam yang lupa tasyahud awal dan langsung ke rakaat ketiga pernah terjadi di zaman Nabi, dan sudah diterangkan sebagaimana hadits di atas.

  • Hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban bagi imam yang lupa duduk tasyahud awal sementara dia telah berdiri tegak adalah tetap melanjutkan shalatnya dan tidak perlu dia duduk kembali untuk tasyahud awal, akan tetapi sebelum salam dia disyariatkan untuk sujud sahwi. Adapun bagi makmum, mereka tidak perlu mengingatkan imam ketika imam sudah berdiri tegak, akan tetapi mereka tetap mengikuti semua gerakan imam. Jika di akhir shalat imam sujud sahwi maka mereka juga sujud sahwi.
  • Adapun bagi makmum, mereka tidak perlu mengingatkan imam ketika imam sudah berdiri tegak, akan tetapi mereka tetap mengikuti semua gerakan imam. Jika di akhir shalat imam sujud sahwi maka mereka juga sujud sahwi.
  • Jika diberitahukan langsung setelah shalat, maka imam berdiri menambah rakaat yang kurang lalu di akhiri dengan sujud sahwi, dan semua makmum mengikutinya. Setelah makmum menambah rakaat yang kurang, dia juga sujud sahwi.
  • Pernah terjadi di sebuah masjid seorang Imam lupa tasyahud awal, kemudian diingatkan makmum dengan bacaan tasbih tapi imam tetap berdiri, makmum tetap mengingatkan dengan bacaan tasbih hingga berkali kali diingatkan, kemudian imam membatalkan sholat tersebut dengan alasan kalau makmum mengucapkan tasbih peringatan bagi imam lebih dari 3x sholatnya batal. Yang demikian ini salah, Yang benarnya, setelah diingatkan, imam tetap berdiri, maka makmum menghentikan tasbih lalu ikut berdiri bersama imam. Nanti ditutupi kelupaan itu dengan sujud sahwi.
  • Jika seorang imam lupa tasyahud awal dan makmum sudah mengingatkan imam sampai imam berdiri tegak, si makmum terus mengikuti gerakan imam sampai selesai jangan tetap duduk dibawah dengan alasan menunggu imam sadar dari kesalahan.

*jika ada keterangan yang salah dan kurang jelas, silahkan dishare di laman komen ini.

Hukum Wanita Membaca Al-Quran Di Hadapan Lelaki Lain


SAVE_20181006_061928

Wanita membaca Al-Quran dengan suara pelan, dan untuk diperdengarkan sendiri, tidak ada masalah bahwa hal itu hukumnya boleh. Begitu pula apabila ia membaca Al-Quran dengan suara yang keras, tetapi tidak ada lelaki lain yang mendengarkannya, para ulama sependapat bahwa hal itu hukumnya boleh. Tetapi apabila ia membaca Al-Quran dengan suara yang keras meskipun dalam shalat, dan apalagi bila suaranya itu dilagukan atau diiramakan; maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah hal itu boleh atau haram.[1]

 

Perbedaan ini berasal dari perbedaan mereka tentang suara wanita sendiri; apakah hal itu termasuk aurat sehingga tidak boleh diperdengarkan kepada lelaki lain (yang bukan suami atau mahramnya), atau tidak merupakan aurat. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua kelompok sebagai berikut:

 

Kelompok Pertama

Kelompok ini terdiri dari ulama mazhab Hanafi dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa suara wanita itu aurat, oleh karena itu wanita tidak boleh memperdengarkan suaranya kepada lelaki yang bukan suami atau mahramnya.

 

Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Satu. Firman Allah swt

“Dan janganlah wanita-wanita itu memukul-mukulkan (menginjak-injakkan) kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka tutupi”. (QS An-Nur:31)

Istidlalnya :

Ayat ini melarang wanita untuk menggerak-gerakkan atau menginjak-injakkan kakinya agar perhiasan yang mereka pakai di kaki-kaki mereka itu terdengar suaranya. Sebab suara itu akan “mengganggu” lelaki yang mendegarkannya. Sehingga akan menimbulkan gairah seksual. Apabila suara perhiasannya saja dilarang untuk diperdengarkan kepada lelaki lain, maka suara wanita itu sendiri lebih layak untuk dilarang diperdengarkan kepada lelaki lain. Sebab konteks ayat ini adalah kewajiban menjaga diri bagi wanita, termasuk larangan memperlihatkan auratnya.

 

Dua. Hadits Nabi saw

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Membaca tasbih itu kaum lelaki dan menepuk tangan itu untuk kaum wanita”. (HR Ibnu Majah)

Istidlalnya :

Dalam shalat jama’ah, apabila imam melakukan kekeliruan, Rasulullah saw mengajarkan agar makmum mengingatkannya yaitu dengan cara membaca tasbih apabila makmum tadi lelaki, dan dengan menepuk tangan apabila makmum tadi wanita. Perbedaan cara mengingatkan ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh memperdengarkan suaranya, sebab suaranya akan ‘mengganggu’ kekhusyu’an imam. Hal itu tidak lain karena suara wanita tadi termasuk aurat.

 

Kelompok Kedua

Kelompok kedua ini antara lain terdiri dari para ulama mazhab Syafi’i. Mereka mengatakan bahwa suara wanita itu bukan aurat.

 

Dalilnya :

Bahwa wanita dalam agama Islam dibolehkan untuk melakukan muamalah, seperti jual beli, menjadi saksi, dan lain sebagainya, di mana mereka pasti memperdengarkan suaranya kepada lelaki lain yang bukan suaminya atau mahramnya. Bahkan isteri-isteri Rasulullah saw juga meriwayatkan hadits dan berbicara kepada orang (lelaki) lain. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang melarang perbuatan itu.

 

Tarjih

Dengan memperhatikan serta membandingkan dalil-dalil dua kelompok di atas berikut istidlalnya, maka dapat dilakukan tarjih sebagai berikut:

  1. Dalil-dalil kelompok pertama lebih layak untuk diunggulkan, sebab dalil-dalilnya berupa ayat Al-Quran dan Hadits Nabi saw yang shahih. Sedang kelompok kedua adalah sekedar argument rasional saja, yang dalam hal ini tidak mungkin disejajarkan dengan dalil-dalil kelompok pertama.
  2. Dalil kelompok kedua yang berupa argument rasional itu juga perlu ditinjau kembali. Sebab yang dimaksud dalam bahasan ini adalah wanita membaca Al-Quran dengan suara yang keras yang didengarkan oleh lelaki lain, dan bahkan lazimnya suara itu dilagukan atau diiramakan. Suara seperti itu jelas mempunyai dampak yang berbeda dengan suara biasa yang tidak keras dan tidak diiramakan sebagaimana yang terjadi dalam jual beli.

 

Sumber:

Nasehat Nabi SAW untuk Qari-Qariah, Hafidz-Hafidzah oleh Prof. Musthafa Ali Ya’qub

 

[1] Ahmad Al-Syurbashi, Yasalunaka fid Din wal Hayah, Dar Al-Jil, Beirut, 1980 hlm.119

%d bloggers like this: