Tentang Fatwa Dar Ifta’ Mesir, Bolehnya Pemimpin Non Muslim


Hari ini sedang diviralkan kembali fatwa dari Dar Ifta’ Mesir tentang bolehnya pemimpin dari non muslim yang dikeluarkan pada 12 Oktober 2016 yang lalu.  Fatwa ini menjadi senjata pendukung Ahok untuk memenangkan jagoannya di Pilkada besok. Banyak cara mereka gunakan, sebelumnya dengan menghadirkan ulama liberal dari Mesir sampai menyebarkan fatwa yang mendukung.

 
Jika pertanyaan itu dikaitkan dengan konteks Pilkada DKI besok kurang relevan, karena DKI memiliki calon lain dari umat Islam, dari tiga calon, 2 dari kalangan Islam yaitu Agus Silvy dan Anies Sandi. Sementara pertanyaan ditujukan tentang non muslim yang menjadi pemimpin dan tidak ada pemimpin muslim yang maju dalam pemilihan.

Berikut isi permintaan fatwa (istifta’) yang diajukan oleh pemohon.

Isi pertanyaan: “Apa hukum pencalonan non Muslim untuk jabatan gubernur di daerah yang mayoritasnya berpenduduk Muslim tetapi negara memiliki sistem demokratis yang membolehkan semua warganegara, Muslim ataupun non Muslim, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum secara langsung? Apa pendapat fiqih terhadap status gubernur maupun anggota parlemen seperti dalam khazanah fiqih Islam?”

Dalam surat jawaban bernomor 983348 atas istifta (permohonan fatwa) tersebut, Lembaga Fatwa Mesir berfatwa:

“Konsep penguasa/pemegang wewenang (al-hakim) dalam negara modern telah berubah. Dia sudah menjadi bagian dari lembaga dan pranata (seperti undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, eksekutif, legislatif, yudikatif) yang ada, sehingga orang yang duduk di pucuk pimpinan lembaga dan institusi seperti raja, presiden, kaisar atau sejenisnya tidak lagi dapat melanggar seluruh aturan dan undang-undang yang ada. Maka itu, pemegang jabatan dalam situasi seperti ini lebih mirip dengan pegawai yang dibatasi oleh kompetensi dan kewenangan tertentu yang diatur dalam sistem tersebut.

Pemilihan orang ini dari kalangan Muslim maupun non Muslim, laki-laki maupun perempuan, tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah Islam, karena penguasa/pimpinan ini telah menjadi bagian dari badan hukum (syakhsh i’itibari/rechtspersoon) dan bukan manusia pribadi (syakhsh thabi’i/natuurlijke persoon).” Wallahu A’lam.

Negara Indonesia terdiri banyak agama, boleh saja semua mencalonkan jadi pemimpin asal pribadinya baik. Tetapi perlu diingat sebagai muslim berkewajiban memilih pemimpin dari golongannya hukumnya wajib. Masalah hasilnya siapa yang menang itulah pilihan rakyat. karena negara demokrasi.

Memilih non muslim bisa terjadi jika tidak ada calon dari umat Islam, memilih orang yang lebih  memberikan manfaat atau lebih sedikit bahanya’. Adapun jika ada calon muslim maka hukumnya jelas haram memilh pemimpin non muslim. Hal ini sebagaimana fatwa lain yang dikeluarkan oleh Syaikh Shalih Al-Munajjid, ketika ada seseorang yang memintakan fatwa memilih pemimpin antara yang Islam dan non Islam

Isi Pertanyaan: Dalam suatu pemilihan ada seorang calon dari non muslim. Dan ada calon lain dari muslim. Apa yang harus saya pilih sesuai ajaran agama Islam?

Dalam surat jawaban fatwa bernomor 146432 Syaikh Shalih Al-Munajjid dan team menjawab.

“Segala puji bagi Allah.
Tidak boleh memilih pemimpin non muslim jika ada calon pemimpin dari muslim. Karena larangan orang kafir memimpin orang Islam sudah menjadi Ijma’ (konsensus).  Sebagaimana firman Allah ‘Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.’ (Qs. An-Nisa’:141)
Dalam ‘Maushu’ah Fiqhiyyah’ jilid 6 hal 218 menyebutkan syarat-syarat seorang pemimpin: Ahli Fiqih telah membuat syarat-syarat seorang pemimpin, di antaranya ada yang disepakati dan ada yang tidak.

Adapun syarat-syarat yang disepakati adalah:

  1. Islam. Karena menjadi syarat diterimanya persaksian dan sahnya sebuah kepemimpinan. Allah swt berfirman ‘Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.’ Dan kepemimpinan sebagaimana dijelaskan Ibnu Hazm adalah ‘Cara paling agung dalam menjaga maslahat umat Islam’.
  2. Mukallaf. Yaitu berakal, baligh maka tidak sah seorang pemimpin dari anak kecil dan orang gila. Mereka berdua tidak berhak menjadi pemimpin muslim, dalam sebuat atsar disebutkan ‘Minta berlindunglah kepada Allah jika sampai umur di atas tujuh puluh tahun dan dari kepemimpinan anak kecil’.
  3. Laki-laki. Maka tidak boleh seorang wanita memimpin. Sebagaimana sebuah hadits ‘tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin seorang wanita’. Selain itu posisi ini membutuhkan tenaga dan kemampuan fisik yang kuat jauh dari kemampuan dan tabiat perempuan, terkadang pemimpin harus memimpin tentara dan memimpin perang.
  4. Kompeten. Kompeten disini berarti mampu dan berani, bisa memimpin perang, politik dan had.
  5. Merdeka. Tidak sah seorang budak atau pembantu menjadi pemimpin karena dia sibuk untuk melayani tuannya.
  6. Badan sehat dan tidak cacat dan tidak menghalanginya untuk bergerak mengerjakan tugas seorang pemimpin. Selesai.’

Syiakh Ibnu Jibrin pernah ditanya tentang hukum ‘Seorang muslim ikut terlibat dalam hukum atau memilih calon seorang hakim’

Maka dijawab oleh beliau: “Tidak boleh seorang muslim memilih pemimpin dari orang kafir yang akan menjadi pemimpin dari urusan umat Islam, karena itu menjadi bagian dari menolong dan berwali kepada orang kafir, padahal Allah swt telah memutus hubungan cinta antara kita dan orang kafir sekalipun dari karib kerabat, sebagaimana firman Allah, ‘Janganlah kamu menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian wali jika mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan’.
Akan tetapi jika seorang muslim ikut dalam hukum yang bisa membantu umat Islam, dan jika ditinggalkan akan membuat bahaya dan kesempitan bagi orang Islam maka diperbolehkan dengan niat ini. Adapun memilih pemimpin kafir jelas tidak boleh karena menyetujui orang kafir memimpin orang Islam.”.

Adapun jika tidak ada orang Islam dan orang Islam melihat ada manfaat dalam memilih, maka tidak apa memilih orang yang lebih  memberikan manfaat atau lebih sedikit bahanya’. Selesai nukilan dari situs dengan sedikit diringkas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu rujukan terpenting umat Islam seluruh NKRI untuk mengetahui jawaban setiap permasalahan hukum-hukum Islam. Oleh karenanya kita patuh pada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam fatwanya tentang ‘Memilih Pemimpin dalam Pemilu’ (Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia di Padang Panjang 29 Muharram 1430 H/ 26 Januari 2009) menyebutkan.

Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

  1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat syarat ideal bagi terwujudnyc cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
  2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan Imamah dan Imarah dalam kehidupan bersama.
  3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengen ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
  4. Memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur (shidiq) terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
  5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Rekomendasi:
Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil wakilnya yang mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar

Implementasi Fatwa MUI dan Rekomendasinya:

  1. Dalam Pemilu umat Islam wajib memilih pemimpin (presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota) yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt dan kebijakan pemerintahannya.
  2. Haram hukumnya bagi umat Islam memilih pemimpin yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah swt.
  3. Umat Islam haram menerima uang/ suap dalam bentuk apapun untuk memilih calon pemimpin yang diharamkan oleh agama Islam.
  4. Umat Islam harus bersatu dalam memilih pasangan calon pemimpin Muslim dalam seluruh tingkatan pemerintahan.
  5. Umat Islam wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk mewujudkan kepemimpinan Muslim yang shalih dalam berbagai tingkatan pemerintahan.

Selain itu, kami kuatkan fatwa di atas dengan Fatwa Bahtsul Masail NU dan Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah.

Fatwa NU tentang Memilih Pemimpin Non Muslim

Keputusan Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi’iyyah NU XXX NU
Di PP Lirboyo Kediri Jawa Timur Tanggal 21-27 November 1999

A. Pertanyaan
Bagaimana hukum orang Islam mengusahakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam?

B. Jawaban
Orang Islam tidak boleh mengusahakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat.

Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah: Kepemimpinan

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam sidangnya pada hari Jum’at, 12 Zulkaidah 1430 H / 30 Oktober 2009 seputar Memilih Partai Politik dan Calon Legislatif butir 3 menyebutkan :

Perkembangan politik di Indonesia memang berjalan sangat dinamis. Saat ini, masyarakat tidak lagi memilih wakil rakyat dengan memilih partainya, melainkan langsung memilih orang yang mengajukan diri menjadi Calon Legislatif melalui partai-partai politik. Calon legislatif atau calon wakil rakyat adalah salah satu bagian dari kepemimpinan.

Dalam memilih calon pemimpin, tentu umat Islam harus mempertimbangkannya masak-masak, tidak boleh gegabah. Apalagi hanya memandang status, pekerjaan dan aktifitasnya selama ini. Syarat utama seorang pemimpin yang layak dipilih adalah Muslim. Allah swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” [QS. al-Maidah (5): 51]

Adapun syarat-syarat lain di antaranya adalah amanah, memiliki kapabilitas dan kompetensi, memahami dan membela aspirasi umat Islam, serta khusus bagi warga Muhammadiyah, hendaknya memilih calon pemimpin yang mendukung atau sejalan dengan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang dikembangkan oleh Muhammadiyah.

Tausyiyah MUI Menghadapi Pilkada Serentak

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya agenda pemilukada secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, dan mengingat tanggung jawab warga negara untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyapaikan taushiyah sebagai berikut :

  1. Menghimbau kepada mayarakat, khusunya umat Islam untuk menjaga situasi agar tetap aman, damai dan terbangun suasana kehidupan yang penuh harmoni. Masyarakat agar ikut serta mengawasi proses pelaksanaan pemilukada, sehingga mencegah potensi terjadinya kecurangan dan gangguan keamanan.
  2. Meminta kepada umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, sesuai dengan tuntunan agama. Sebagaimana Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009; Memilih pemimpin menurut ajaran Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
  3. Dalam menggunakan hak pilihnya, Umat Islam wajib memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.
  4. Kepada seluruh Umat Islam yang sedang belajar di pesantren/perguruan tinggi atau bekerja di luar tempat asalnya untuk dapat meminta izin pulang ke daerah asalnya guna menunaikan hak pilihnya sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.
  5. Meminta kepada segenap pimpinan pesantren/lembaga pendidikan dan tempat bekerja untuk dapat mengizinkan santri/murid atau pekerja yang memiliki hak pilih untuk dapat menunaikan haknya di daerah masing-masing sebagai wujud partisipasi dalam kehidupan politik.
  6. Mengajak segenap Umat Islam untuk bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu Wata’ala agar semua proses pemilukada serentak bisa terlaksana secara jujur, adil, aman dan damai serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang takut hanya kepada Allah dan berjuang sepenuh tenaga mewujudkan bangsa dan negara yang adil dan makmur dalam lindungan Allah Subhanahu Wata’ala (baldatun thayyibatun warabbun ghafur).

Wallahu al-musta’an wa’alaihi at-tuklan.
Jakarta, 13 Jumadil Awal 1438 H | 10 Februari 2017 M

Berikut Screenshoot nya

Sumber:
https://islamqa.info/ar/146432
http://www.fatwatarjih.com/2011/09/memilih-partai-politik.html
https://www.nahimunkar.com/gus-sholah-keputusan-muktamar-nu-lirboyo-orang-islam-tidak-boleh-memilih-pemimpin-non-islam/

http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/02/11/ini-tausiyah-mui-hadapi-pemilukada-serentak/

Imamah Dalam Syiah


 

ahlulbait_a_s_by_ypakiabbas-d4zozxp

​Imamah merupakan bahasa Arab yang berakar dari kata imam. Kata imam sendiri berasal dari kata “amma” yang berarti “menjadi ikutan”. Kata imam berarti “pemimpin atau contoh yang harus diikuti, atau yang mendahului”. Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan imam sama dengan penanggung jawab urusan umat.

Kata imam yang berarti pemimpin, bisa digunakan untuk beberapa maksud, yaitu pemimpin dalam arti negatif yang mengajak manusia kepada perbuatan maksiat, pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum, dan pemimpin yang bersifat khusus yakni pemimpin spiritual.

Kata imam yang berarti pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum bisa digunakan untuk sebutan pemimpin pemerintahan atau pemimpin politik (sekuler), dan bisa pula untuk pemimpin agama. Sedangkan dalam arti pemimpin yang bersifat khusus, yakni sebagai pemimpin spiritual, bisa saja berimplikasi politik karena dipengaruhi oleh tuntutan keadaan. Karena, pada kenyataannya, upaya melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dalam ajaran Islam, tidak hanya menyangkut pribadi tapi juga kehidupan kolektif, sebab itu, urusan seorang imam bisa berdimensi politis.

Nabi Muhammad SAW misalnya, pada awalnya lebih berfungsi sebagai nabi dan rasul dalam makna sempit, yakni pemimpin spiritual yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Kemudian, dalam perkembangan berikutnya, pada periode Madinah, kedudukan beliau mulai bersifat politis, sebab beliau juga melaksanakan tugas politik dan pemerintahan sebagai pemimpin atau kepala negara bagi masyarakat Madinah.

Secara istilah, imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan juga urusan dunia sekaligus. Dengan demikian Islam tidak mengenal pemisahan mutlak agama dan negara, dunia dan akhirat, mesjid dan istana, atau ulama dan politikus.

Inilah yang menjadikan Ahlus Sunnah, melarang memilih pemimpin selain Islam karena pemimpin mengatur kehidupan beragama dan mengatur segala urusan umat yang berhubungan dengan pranata-pranata sosial, politik, keamanan, ekonomi, budaya, dan seluruh kebutuhan interaksi umat lainya.

Hampir seluruh kelompok dan sekte Islam sepakat bahwa Imamah (kepemimpinan) merupakan kebutuhan kemanusiaan serta kewajiban agama, di mana tidak mungkin sebuah masyarakat di manapun saja mereka berada dapat menjalani kehidupan mereka dengan ideal kecuali di bawah naungan sebuah negara atau pemerintahan.

Dalam sebuah masyarakat pasti dibutuhkan rakyat yang dipimpin, tempat tinggal di mana mereka hidup, serta pemimpin yang akan memimpin dan mengatur seluruh urusan rakyatnya.

Meskipun mereka berselisih paham tentang kedudukan kepemimpinan tersebut, mayoritas kelompok Islam mengatakan bahwa pemerintahan merupakan kebutuhan manusia dan kewajiban agama yang masuk dalam kaidah: “Jika sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan terpenuhinya satu hal, maka hal tersebut hukumnya menjadi wajib”

Syiah memiliki sebuah keyakinan yang sudah mendarah daging bahwa Imamah atau kepemimpinan termasuk pokok dari pokok-pokok agama (ashlun min ushuluddin), tidak dianggap sempurna keimanan seseorang kecuali dengan meyakini adanya imamah, orang yang tidak mau mengimani dianggap kafir!

Mereka meletakkan Imamah hanya pada Ali dan anak-anaknya dari keturunan Fatimah yang berjumlah sekitar 12 imam yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada “Al-Mahdi Al-Muntadhar” yang mereka yakini sudah bersembunyi sejak 1100 tahun yang silam dan akan hidup sampai hari kiamat nanti…oleh sebab itu mereka dikenal dengan Syiah Imamiyyah atau Itsna Asariyah.

Berkenaan dengan keyakinan Syiah tentang Imamah sebagai pokok agama, mereka mengimani bahwa para imam itu ismah (terjaga dari dosa), mereka selalu ditolong Allah, dan mereka mengetahui perkara ghaib. Mereka sematkan sifat-sifat rububiyah yang hanya dipunyai Allah swt saja, meyakini bahwa Imamah itu seperti kenabian, bahkan lebih tinggi posisi dan derajatnya, sebagaimana disebutkan di kitab-kitab mereka.

Maka secara global bisa kita ketahui bahwa Imamah dalam Syiah itu diwariskan kepada anak-anak Ali ra, berpindah dari Imam kepada anakya yang paling besar. []

Bid’ah Besar


​Ada yg menuduh 212 yaitu sholat Jumat diluar masjid Adalah BIDAH BESAR… oleh tokoh NU yaitu GUS Mus..

Ulama Besar Level Dunia Syeikh Sayid Sabiq dalam buku Fiqh Sunah, bab tempat untuk didirikannya Sholat Jumat dan di buku Raudhah Naddiyah bahwa sholat  Jumat bisa dilakukan di kota, desa, baik di masjid atau boleh di dalam bangunan, atau lapangan disekelilingnya. Dan juga sah dilakukan ditempat tempat lain.

Umar Bin Khatab pernah mengirim surat ke penduduk Bahrain yang isinya

” lakukanlah sholat Jumat dimanapun kalian berada” (riwayat ibn Abu Syaibah dab menurut Ahmad sanadnya Jayid).

Diriwayatkan  Bukhari dan Abu Daud) dari Ibn Abbas mengatakan bahwa “Sholat Jumat pertama dilakukan dalam Islam setelah sholat Jumat yang dikerjakan di masjid Nabi saw, di Madinah ialah Sholat Jumat di Juwa’i ( Juwatsi ) daerah Bahrain.

 Terdapat riwayat bahwa Mush’ab bin ‘Umair pernah melakukan sholat Jumat bersama kaum Anshar di suatu tanah khusus negara (naqii’/hima) bernama Al Khadhimat, yakni bukan di dalam masjid. (Ibnu Qudamah, Al Mughni, II/243).

Masih banyak dalil dalil yang membolehkan sholat diluar masjid..
Buka buku Nailul Awtar jilid 2 halaman 498 sd 499.

Maka Gus Mus TIDAK benar menghukumi BIDAH BESAR..
yang Bidah besar itu. 

👇👇👇👇

https://ekspresidiri.wordpress.com/2012/02/07/berdzikir-bersama-inul/

http://m.liputan6.com/news/read/50761/ampquotberzikir-bersama-inul-primadona-pekan-muharram

Lebih baik urusan seni lukisan wanita Joged sambil dzikir yang dihukumi Bidah besar..!!

Seniman jangan masuk wilayah Fiqih.
Malulah dengan LUKISAN maksiat yg jelas BIDAH BESAR !!

Sumber: kajian ahad pagi masjid pondok indah

Shalat Jumat Termegah


Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu

أَنَّهُمْ كَتَبُوْا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَكَتَبَ: جَمِّعُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ.“

Kaum muslimin pernah menulis surat kepada ‘Umar menanyakan tentang shalat Jum’at? Lalu beliau menulis surat kepada mereka (yang isinya): ‘Lakukanlah shalat Jum’at di mana saja kalian berada.’”

Sanad hadits ini shahih, diriwayatkan pula dari Imam Malik, beliau berkata:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فِيْ هذِهِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ يُجَمِّعُوْنَ.
“Dahulu para Sahabat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ada di sekitar perairan ini, antara Makkah dan Madinah mereka melakukan shalat Jum’at”. 


Mayoritas ulama masih membolehkan shalat di jalan karena dengan alasan keumuman hadits Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبُرَةَ وَالْحَمَّامَ

“Semua tempat di muka adalah masjid kecuali kuburan dan tempat pemandian.” (HR. Tirmidzi, no. 317; Ibnu Majah, no. 745; Abu Daud, no. 492)

Membaca adanya protes bahwa sholat jumat di jalanan merupakan bid’ah, adakah praktek ini pernah dilakukan umat islam sebelumnya. yuk kita buka buka buku sejarah.

Tahukah anda, sholat Jumat termegah dan terpanjang pernah terjadi pada tahun 1453 dilakukan oleh Sultan Muhammad Al Fath. 
Termegah karena sholat itu dilakukan di jalan menuju konstatinopel dengan jamaah yang membentang sepanjang 4 km dari Pantai Marmara hingga Selat Golden Horn di utara.

Sholat jumat tesebut terjadi 1.5 KM di depan benteng Konstantinopel, dalam proses Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan yang kemudian mengakhiri sejarah Kekaisaran Byzantium dan menjadi cikal bakal kekhalifahan Utsmaniyah.

Penaklukan Konstantinopel merupakan pembuktian atas kabar gembira “Bisyarah” atau nubuwat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat sahabatnya, bahwa negara adidaya seperti Romawi akan dapat dikalahkan oleh kaum Muslimin.

Abdullah berkata: Ketika kita sedang menulis di sekitar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya: Dua kota ini manakah yang dibuka lebih dulu: Konstantinopel atau Rumiyah? 

Rasul menjawab, “Kota Heraklius dibuka lebih dahulu.” Yaitu: Konstantinopel. (HR. Ahmad, ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah dan al-Hakim)



Sholat Jumat termegah di jalanan pernah dilakukan Al Fatih, yang menghantarkan umat membuka lembaran baru, membuktikan nubuwat Rasulullah dalam penaklukan konstantinopel.

Dan Insyaallah, sholat Jumat 212 nanti pun akan jadi lembaran baru bagi kita, menjadi penanda baru bagi kita, untuk menuntut keadilan sekaligus mengakhiri kedzaliman dan kesombongan rezim penguasa  antek asing dan aseng. Aamiin.

Setelah melakukan pengkajian dalil masing-masing mazhab fiqih, pendapat yang rajih (kuat) menurut kami adalah yang membolehkan sholat Jum’at di luar masjid, termasuk di jalan raya. 
Ada 3 (tiga) alasan; 

pertama, terdapat riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sholat Jum’at di perut lembah (bathn al wadi) sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Sa’ad dan para penulis sejarah perang Rasulullah SAW (ahlus siyar). Kata Imam Syaukani,”Kalaupun riwayat ini tidak shahih, maka tindakan Rasulullah SAW melakukan sholat Jum’at di masjid tidaklah menunjukkan persyaratan sholat Jum’at wajib dilakukan di masjid.” (Imam Abu Thayyib Syamsul Haq Abadi,‘Aunul Ma’bud, III/399; Imam Syaukani, Nailul Authar, IV/304).  

Kedua, terdapat riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwa Umar pernah menulis kepada penduduk Bahrain untuk melaksanakan sholat Jum’at di mana pun mereka berada (an jamma’uu haitsu maa kuntum). (Imam Syaukani, Nailul Authar, IV/303). 

Ketiga, terdapat riwayat bahwa Mush’ab bin ‘Umair pernah melakukan sholat Jumat bersama kaum Anshar di suatu tanah khusus negara (naqii’/hima) bernama Al Khadhimat, yakni bukan di dalam masjid. (Ibnu Qudamah, Al Mughni, II/243).

Ulama Syafi’iyyah sendiri sebenarnya membolehkan sholat Jum’at di lapangan atau tempat terbuka di luar masjid, asalkan tempat tersebut masih dekat dengan area pemukiman [darul iqamah] dan jaraknya dekat, yakni tidak sampai jarak qashar, yaitu 4 barid = 88,7 km.  Imam Nawawi berkata:
قال أصحابنا ولا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها فلو صلوها خارج البلد لم تصح بلا خلاف سواء كان بقرب البلدة أو بعيدا منه وسواء صلوها في كن أم ساحة
“Telah berkata para sahabat kami [ulama Syafi’iyyah],’Tidak disyaratkan mendirikan sholat Jum’at di masjid tetapi boleh di lapangan terbuka dengan syarat tempat itu ada di dalam kampung [qaryah] atau kota [baldah] yang masih terhitung dalam batas kampung/kota itu. Kalau mereka melaksanakan sholat Jum’at di luar kota [baldah] maka tidak sah sholat Jum’atnya tanpa perbedaan pendapat, baik tempat itu dekat dengan kota [baldah] maupun jauh dari kota, baik mereka sholat di rumah (kin) kota maupun di lapangan.” (Imam Nawawi, Al Majmu’, IV/501).

Imam Al Khathib Al Syarbaini berkata :
ويجوزإقامتها في فضاء معدود من الأبنية المجتمعة بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في الكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منها.
“Boleh mendirikan sholat Jum’at di tanah lapang yang masih terhitung bagian dari bangunan-bangunan yang terkumpul [area pemukiman], dalam arti jaraknya tidak sampai membolehkan qashar shalat pada tempat itu, seperti rumah yang terletak di luar kampung tapi masih terhitung bagian area pemukiman. Ini berbeda dengan rumah yang letaknya tidak lagi terhitung bagian dari area pemukiman.” (Imam Al Khathib Al Syarbaini, Mughnil Muhtaj, I/529).

Sumber: BC WhatsApp 

Seteguh Al-Buwaithi


Para ulama Islam pada masanya mendapatkan cobaan dari penguasa yaitu ketikka masa Khalifah Al-Makmun yang mendukung pemmahaman sesat Muktazilah bahwa Al-Quran adalah Makhluk. Dan ulama yang dengan tegas menolaknya sampai rela mengorbankan nyawanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Ya’qub Al-Buwaithi. Sudah beberapa artikel kami tulis tentang biiografi Imam Ahmad, kali ini kita akan belajar mengenal ulama yang teguh ini yaitu Al-Buwaithi.

Nama lengkap beliau ialah Abu Ya’qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, lahir di desa Buwaith, Mesir  wafat pada tahun 231 H. Beliau ini adalah murid langsung dari Imam Syafi’i sederajat dengan al-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi.

Imam Syafi’i berkata: “Tidak seorang juga yang lebih berhak atas kedudukanku melebihi dari Yusuf bin Yahya al Buwaithi”, dan Imam Syafi’i berwasiat, manakala beliau wafat maka yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai pengajar adalah al-Buwaithi ini. Beliau menggantikan Imam Syafi’i berpuluh tahun dan pada akhir umur beliau ditangkap lantaran persoalan “fitnah Quran”, yaitu tentang makhluk atau tidaknya Quran yang digerakkan oleh kaum Mu’tazilah.

Tepat pada tahun 218 H terjadi fitnah besar sebagai akibat doktrin mu’tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah Makhluk.

Para ulama dan hakim dimasa itu dipaksa mengakui doktrin tersebut. Siapa yang menolak akan dicopot dari jabatannya dan wajib menerima hukuman. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah memilih teguh diatas pendirian mereka, sehingganya tak sedikit yang mati tersiksa dalam penjara. Salah satu diantaranya adalah Al-Buwaithi.

Kisah itu bermula saat orang-orang yang sebelumnya telah menaruh kebencian kepadanya mengirimkan surat kepada Ibnu Abi Du’ad al Mu’tazily mentri Al Watsiq Billah yang isinya berupa pengaduan bahwa Al-Buwaithi tidak mau mengakui kalau Al-Quran adalah Makhluk Allah. Al Watsiq kemudian mengirimkan surat perintah kepada gubernur Mesir agar memaksanya mengucapkan kata-kata kufur tersebut.

Tetepi dengan tegas Al-Buwaithi menolak. Sang gubernur yang kwatir akan keselamatan Al-Buwaithi menawarkan opsi, “Katakan antara aku dan engkau saja, perlihatkan dihadapanku sesuatu yang mengesankan bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah, adapun didepan khalayak engkau bebas mengatakan apa saja semaumu.

Namun sekali lagi Al-Buwaithi menolak, dengan tegas ia mengatakan:

“Di belakangku ada ratusan ribu orang yang tidak mengerti arti dari semua ini. Aku tidak mau mereka tersesat karena aku. Tidak demi Allah.. Adzab dunia jauh lebih ringan ketimbang adzab diakhirat. Dan ridho Allah merupakan sesuatu yang harus dicari. Tidak demi Allah… Aku tidak ingin menjadi sumber fitnah bagi orang awam..Al-Quran adalah Kalamullah (firman Allah..)… Al-Quran adalah Kalamullah (firman Allah…).”

Akhirnya Al-Buwaithi dipaksa pergi meninggalkan Mesir menuju Baghdad. Ar-Robi’ bin Sulaiman Al-Muradi mengatakan, “Al-Buwaithi terus menerus menggerakkan kedua bibirnya untuk mengingat Allah. Aku tidak pernah melihat orang yang kuat dalam berhujjah dengan kitabullah seperti Al-Buwaithi. Aku melihatnya diatas keledai digantungi besi seberat 40 ritel. Lehernya dikalungi rantai besi, kakinya diikat. Antara kalung besi di leher dan rantai besi di kaki dihubungkan dengan rantai besi yang berat.

Dalam kondisi itu dia berkata, “Allah telah mencipkan makhluknya dengan kata “Kun”. Apabila (firman Allah ”kun”) itu adalah makhluk, itu berarti mahkluk diciptakan dengan makhluk”. Bila aku masuk menemuinya (Al-Watsiq) aku pasti akan mengatakan kebenaran padanya. Aku lebih memilih mati dalam kondisi terikat dengan rantai-rantai besi ini, agar suatu hari nanti, orang-orang itu mengerti bahwa telah mati dalam mempertahankan keyakinan ini seseorang yang terbelenggu dalam ikatan-ikatan besi.”

Al-Buwaithi mengatakan: “Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir.”

Akhirnya al Buwaithi ditangkap oleh Khalifah yang pro faham Mu’tazilah, lalu dibawa dengan ikatan rantai pada tubuhnya ke Bagdad. Beliau meninggal dalam penjara di Bagdad tahun 231 H.

Beliau syahid karena mempertahankan kepercayaan dan i’itiqad beliau, yaitu i’tiqad kaum ahlussunnah wal Jama’ah yang mempercayai bahwa Quran itu adalah kalam Allah yang Qadim, bukan “ciptaan Allah”, (makhluk).

Hari ini, ulama dan umat Islam di Indonesia sedang diuji dengan keteguhannya untuk melawan aroganri pemerintah dan polri yang seakan-akan melindungi penista agama Ahoax. Semoga ulama dan umat Islam yang terus berjuang membela agama Allah ini mendapatkan keteguhan sebagaimana keteguhan Abu Ya’qub Al-Buwaithhi yang lebih memilih mati dalam kondisi terikat besi karena mempertahankan keyakinan.

Sumber:
– Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi’i, karangan KH. Siradjuddin Abbas, Pustaka Tarbiyah, 1994.
– hidayatullah.com

belenggu-abu-yaqub-albuwaithi

Badui dan Imam Ahmad


Dikisahkan bahwa pada masa kekhalifahan Al-Ma’mun (khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah) muncullah sebuah fitnah besar yang menimpa kaum muslimin pada umumnya dan ulama’ pada khususnya. Pada masa tersebut, paham Mu’tazilah (yang mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah makhluk) menyebar hingga berhasil mempengaruhi puncak kekuasaan, yaitu sang khalifah. Sang khalifah pun dibuat percaya bahkan sampai memaksakan paham tersebut kepada umat muslim.


Suatu waktu, seorang wakil dari khalifah Al-Ma’mun mengumpulkan Imam-imam hadits di Baghdad. Dia mengancam mereka untuk menerima paham Mu’tazilah. Kebanyakan mereka akhirnya dengan terpaksa menerima paham Mu’tazilah. Hanya ada dua orang yang tetap menolak, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh Al-Jundi.

Keduanya kemudian dibawa dengan menggunakan seekor unta untuk dihadapkan kepada khalifah. Di tengah perjalanan, datanglah seorang arab badui. Orang arab badui tersebut kemudian mengucapkan salam kepada Imam Ahmad dan berkata:

“Wahai engkau! Sesungguhnya engkau adalah duta bagi manusia, maka janganlah engkau menjadi sebab bencana bagi mereka. Engkau adalah pemimpin manusia di zaman ini. Jika engkau menerima seruan mereka (paham Mu’tazilah) niscaya seluruh manusia juga akan menerimanya (mengikuti engkau). Jika demikian, maka engkau akan memikul seluruh dosa manusia pada hari kiamat. Dan jika engkau mencintai Allah, maka bersabarlah di atas apa yang engkau yakini. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi antara dirimu dan surga kecuali dengan terbunuhnya dirimu (kematian). Dan jika engkau tidak dibunuh, kelak engkau pun akan mati. Dan jika engkau hidup (setelah hari ini) maka engkau akan hidup mulia.”

Imam Ahmad berkata, “Perkataan orang tersebut lah di antara hal-hal yang menguatkan tekadku untuk tetap pada prinsipku menolak apa yang diserukan kepadaku untuk diikuti (yaitu menolak paham Mu’tazilah)”. (Albidayah wan Nihayah: 1/332)


Dalam Syiar Alam Nubala karangan Imam Az-Zahabi, berkata Abu Ja’far Al-Anbari,  “Aku diberitahu saat Imam Ahmad akan dibawa kepada Al-Makmun, maka aku segera menyeberangi sungai Eufrat, setelah tiba aku mendapati Imam Ahmad ditempatnya, maka aku memberi salam kepadanya, lalu dia berkata:” Wahai Abu Jakfar, engkau menyusahkan dirimu” aku menjawab:


“Wahai Imam, engkau sekarang ini adalah pemimpin umat, dan semua orang mengikutimu.  Demi Allah jika engkau mengakui makhluknya Al-Quran niscaya semua orang akan mengatakan hal yang serupa, dan jika engkau tidak mengakuinya, maka orang banyak pun tidak mengikutinya. Sementara jika engkau tidak mati karena dibunuh mereka, engkau akan tetap mati, bertakwalah kepada Allah dan jangan turuti kemauan mereka”. 
Maka Imam Ahmad menangis seraya berkata, “Masya Allah” kemudian berkata, “Wahai Abu Jakfar ulangilah…” Maka aku mengulanginya dan beliau berkata “Masya Allah”.

Dari sepotong kisah di atas, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil.

  • Senantiasa teguh dan bersabar dalam kebenaran, saat keadaan sesulit apapun, bahkan ketika diancam dengan siksaan dan pembunuhan, atau bahkan ketika diiming-imingi dengan kenikmatan dan kesuksesan duniawi yang berlimpah.
  • Kesesatan bisa menyebar karena faktor kekuasaan, diformalkan sebagai sebuah hukum atau ideologi negara. Para pengusung paham Mu’tazilah dengan kata-kata indahnya dapat mempengaruhi khalifah, menampakkan kebatilan seolah-olah sebagai jalan kebenaran.
  • Beratnya beban seorang pemimpin atau yang dijadikan panutan. Ia bisa membawa kebaikan bagi pengikutnya, bisa juga sebaliknya membawa bencana bagi mereka. Ia bisa menuai pahala yang banyak, namun bisa juga di akhirat akan memikul dosa semua orang yang mengikutinya.
  • Tidak perlu malu untuk mengambil pelajaran dari orang yang lebih rendah status sosialnya atau yang terlihat ‘kampungan’. Imam Ahmad pun bisa mengambil pelajaran dari seorang badui, yang umumnya dikesankan sebagai orang yang kurang adab dan sopan santun. Bahkan, dari seorang badui pun bisa keluar kalimat penuh hikmah dan kebenaran. Kata-kata orang badui tersebut bisa menjadi pelecut semangat bagi Imam Ahmad untuk teguh di atas kebenaran. Beliau mampu bertahan dari berbagai siksaan selama bertahun-tahun demi mempertahankan aqidahnya. Beliau dipenjara dan dizhalimi kurang lebih selama 14 tahun, di tiga masa khalifah, yaitu Al-Ma’mun, Al-Mu’tashim dan Al-Watsiq.

Semoga kita juga bisa memetik pelajaran dan menambahkan kekuatan iman akan kebenaran Al-Quran, yang mulia yang layak dibela.

Tugas Ganda Ulama


Secara ringkas kepemimpinan politik dalam Islam sebagaimana disebutkan Imam Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyah bertujuan untuk 

إقامة الدين و سياسة الدنيا به 

Menegakkan Islam dan mengelola urusan dunia dengan Islam.
Inti kepemimpinan politik adalah kekuasaan dan kedaulatan. Penguasa memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan apa saja di wilayah kedaulatannya tanpa intervensi pihak luar. 

Kedua misi tersebut – menegakkan Islam dan mengelola urusan dunia dengan Islam – gagal dilaksanakan oleh pemimpin negeri ini. Mungkin lebih tepat bukan gagal, tapi tak ada agenda untuk itu. Bahkan mungkin belum mengerti sama sekali bila penguasa punya kewajiban itu yang kelak akan ditanya oleh Allah. 

Saat fungsi dasar kekuasaan ini tak dilaksanakan oleh penguasa, fungsi ini harus tetap ada yang mengemban dalam batas kemampuan. Dan itu adalah ulama. 
Ulama punya peran ganda dalam realita saat ini: memandu umat dengan ilmu dan mengawal penegakan Islam dengan kekuatan yang bisa dihimpun dari umat. 

Sungguh aneh jika dalam kondisi seperti ini ulama/kyai/dai hanya mau mengurusi ilmu dan menolak untuk menjaga Islam dengan kekuatan. Argumennya simpel, karena sudah ada ulil amri. Padahal “ulil amri” sudah jelas gagal menjalankan amanat Allah terkait kekuasaan. 

Kasus Ahok menjadi potret nyata fungsi ganda ulama. Mereka panutan ilmu sekaligus pemimpin lapangan dalam upaya menghukum penista Al-Quran. Dan “ulil amri” mengambil posisi masa bodoh dengan penistaan itu, bahkan menemui perwakilan umat Islam pun enggan dalam demo akbar 4 Nopember 2016 kemarin. 

Selain “ulil amri” yang tak peduli,  ada sebagian dai yang juga tak mau peduli. Dengan jargon salafi dan sunnah yang selalu menghiasi bibir, memberi arahan agar umat cukup duduk di masjid untuk mengembalikan masalah ini kepada taqdir Allah. 

Sudah tahu “ulil amri” gagal memikul amanat Allah, bahkan menghalangi pembelaan Islam, masih juga diberi gelar ulil amri yang harus ditaati. Kalau bukan penjilat, adakah sebutan lain? 

Sumber: Ustadz @elhakimi

%d bloggers like this: