Syariat Islam Dan Sejarah Penerapannya di Indonesia (2)


Latar belakang pembentukannya adalah pada saat–saat menjelang bertekuk lututnya balatentara Dai Nippon dari sekutu. Sebelum bom dijatuhkan keHiroshima(6-8-1945 M) danNagasaki(9-8-1945 M), di Jakarta para pemimpin bangsa telah bersiap-siap  untuk menyongsong kemerdekaan. untuk itu dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang, diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat. Dalam satu pidato pembukaannya pada 29 Mei 1945, Dr. Radjiman dalam pidato singkatnya bertanya kepada para anggota: Negara yang akan kita bentuk ini apa dasarnya? Sejak saat itu terdapat dua kubu yang berbeda tajam. Yakni Kubu Islam yang menghendaki dibentuknya Negara Islam dan Kubu Nasionalis yang menghendaki Negara bebas dari pengaruh agama.

Sidang berlangsung pada 1 Juni 1945 berhasil mencapai kompromi antara dua kubu yang saling berlawanan itu. Setelah pidato Bung Karno selama satu jam, Dr. Radjiman membentuk panitia kecil yang terdiri dari semua aliran. Panitia kecil ini kemudian menunjuk Sembilan orang yang akan merumuskan pidato Bung Karno itu sebagai kompromi antara dua kubu yang bertentangan, rumusan kompromi ini mereka namakan piagamJakarta.

Piagam Jakarta ini ditandatangani oleh Sembilan orang. Mereka mencerminkan aliran-aliran Islam, Nasionalis, dan Kristen,  yaitu : Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Subardjo, Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, Wahid Hasjim, Abiskuno Tjokrosujoso dan Haji Agus Salim. Diantara mereka ini terkenal empat orang sebagai Nasionalis, empat orang pula sebagai politis Islam dan seorang kristen (Maramis).

Yang menyebabkan kubu Islam mengundurkan tuntutannya atas Negara Islam adalah kalimat-kalimat dalam alinea empat pada pembukaan UUD 45 yang berbunyi: “…….Dengan Kewajiban mejalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Sejumlah ahli hukum dan intelektual waktu itu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap piagamJakartaini. Prof. Dr. Soepomo menyatakan, piagamJakartamerupakan perjanjian luhur. Dr. Sukiman menyebutnya: Gentleman Agreement” dan Mr . Muhammad Yamin menamakan Jakarta Charter. Sedangkan Prof. Dr. Drs. Notonagoro SH menjulukinya; “Suatu perjanjian moril yang sangat luhur.

Sayangnya, piagamJakartatidak berumur panjang. Hanya 56 hari saja. Karena, sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI (18 Agustus 45), piagam ini dicoret oleh mereka yang kurang menghayati isi dan makna perjanjian itu.

Yang perlu menjadi catatan penting[1],  bahwa ternyata 18 Agustus itu bukan saat pertama sabotase terhadap piagamJakarta. Dibalik peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pun tersimpan indikasi serupa, yang jarang disadari oleh banyak sejarawan, sejauh penelusuran Sahid, diantara pengamat sejarah politik Islam Indonesia, baru hanya Abdul Qadir Djaelani yang menyinggung indikasi ini dalam bukunya peta sejarah perjuangan politik Islam di Indonesia.

Seperti diketahui, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dibacakan Soekarno itu hanya berupa naskah singkat yang terkenal itu, padahal, seperti diakui oleh Muhammad Hatta dalam memoirnya, sesuai rencana yang disepakati dalam rapat PPKI, seharusnya pernyataan yang dibacakan pada saat proklamasi itu adalah naskah Piagam Jakarta. Tetapi pada malam 16 Agustus 1945, dirumah Laksamana Maeda jalan Imam Bonjol No 1 (dahulu Myako Dori), Soekarno, Hatta, bersama-sama dengan Soebardjo, Soekarni dan Sayuti Malik membuat aksi dadakan, membuat teks ringkas proklamasi kemerdekaan yang akan dibacakan keesokan paginya. Apa alasan pembuatan naskah ringkas itu?

Menurut AQ Djaelani, dalam peristiwa tersebut Piagam Jakarta sengaja disingkirkan oleh kalangan Nasionalis sekuler agar tidak jadi dibacakan sebagai naskah proklamasi kemerdekaan. Alasannya sangat strategis. Sebab jika piagamJakartadijadikan teks proklamasi, sesuai keputusan Pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, maka secara histories-Yuridis NegaraIndonesiamerdeka terikat dengan Piagam Jakarta. Jadi , dalam tempo 24 Jam saja, telah terjadi dua kali penghianatan terhadap Piagam Jakarta.

 Piagam Jakarta adalah jalan tengah yang dipilih oleh para pendiri bangsa (Founding Fathers) terhadap dua aliran besar yang berakar dalam sejarahIndonesia, apakahIndonesia akan berdasarkan Islam atau Nasionalis (kebangsaan).  Seperti dituturkan oleh Mr. Moh. Room, kelompok nasionalis disini bukan berarti bahwa mereka anti Islam dan tidak beragama Islam, dan kelompok Islamis tidak berarti tidak berjiwa kebangsaan. Kedua kelompok adalah sama-sama bersemangat nasionalis dan umumnya beragama Islam, tetapi kelompok nasionalis lebih tertarik untuk menjadikan kebangsaan sebagai dasar Negara daripada Islam. Banyak faktor yang membuat kelompok nasionalis berpendirian demikian, salah satunya adalah pengetahuan mereka yang minim tentang Islam politik dan informasi bias yang mereka terima melalui literature berbahasa Belanda dan Eropa yang tidak diimbangi dengan literature Islam yang benar.

Piagam Jakarta adalah pembukaan Undang-undang dasar 1945 tanpa tujuh kata yang menerangkan sila ketuhanan. Tadinya sila tersebut berbunyi “Dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian berubah menjadi “Dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa.

 

 Penghilangan tujuh kata itu menurut proklamator Moh. Hatta setelah beliau mendapat informasi pada tanggal 17 agustus 1945 sore dari seorang opsir Kaigun Jepang yang tidak beliau ingat namanya. Namun belakangan Deliar Noer mengatakan yang mendatangi Hatta adalah mahasiswa yang menyerupai opsir Jepang (Sabili, No.6,1997). Ia (Opsir Kaigun Jepang) menyatakan bahwa orang Katolik dan Kristen dari bagian timur tidak akan bergabung dengan republikIndonesia bila tujuh kata itu tidak dicoret dari konstitusi. Piagam yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 itu akhirnya dirubah pada tanggal 18 agustus 1945 dengan alasan yang tidak jelas sumbernya ini.

Dalam kasus ini memang terjadi beberapa kejanggalan. Pertama, dalam sidang BPUPKI pihak Kristen diwakili oleh Mr. A.. Maramis (tokoh Manado, Sulawesi Utara) dan Mr. Johanes Laturhary (Tokoh Saparua, Ambon). Artinya dalam pembuatan Piagam Jakarta pihak Kristen diajak bahkan merumuskan Piagam Jakarta. Bahkan A.. Maramis adalah salah seorang yang mendatangani penegasan Piagam Jakarta. Artinya pihaknya Kristen tidak mempermasalahkan Piagam Jakarta. Kedua, sampai saat ini, ada ketidakjelasan opsir Kaigun Jepang yang Hatta lupa namanya atau mahasiswa yang menyerupai tentara Jepang yang datang pada Hatta yang menyatakan keberatan.

Ketiga, kalaupun itu adalah opsir jepang, apa urusannya/wewenangnya turut campur dalam hal yang telah disepakati. Boleh jadi keberatan terhadap piagamJakarta adalah keberatan Hatta sendiri dengan merekayasa seolah-olah ada masyarakatIndonesia bagian Timur yang keberatan. Hal ini cukup beralasan, kalaupun pihak non-Islam keberatan tentu aspirasinya akan disampaikan melalui A. A. Maramis. Namun, yang ironis adalah penghapusan Piagam Jakarta hanya ditandatangani seorang wakil Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, sedangkan Haji Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso dan A. Kahar Moezakir tidak diundang untuk mengikuti panita persiapan.

  Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pencabutan Piagam Jakarta dari Preambul UUD 1945 merupakan tindakan “Inkonstisusional. Piagam Jakarta bagi Soekarno merupakan Gentlemen’s Agreement untuk membangun sebuah bangsa. Namun sayang Soekarno jugalah yang mengamini penghapusannya.

Karena alasan-alasan yang tidak jelas itu pula, maka wakil-wakil ummat Islam dalam konstituante hasil pemilu demokratis tahun 1955 berusaha memasukan kembali piagam Jakarta kedalam konstitusi permanen Indonesia. Setelah bersidang lebih kurang dua tahun di Bandung, wakil-wakil rakyat Indonesiahampir saja sampai kepada kata sepakat untuk konstitusi baru Indonesia. Sayang sekali, presiden Sukarno sebagai seorang Nasionalis bertindak gegabah dengan membubarkan konstituante dan membentuk DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) hasil penunjukan pada 20 Maret 1960 serta mengeluarkan Dekrit presiden 5 Juli 1959 yang intinya kembali kepada UUD 1945. yang menarik adalah pernyataan Soekarno dalam paragraf limadari dekrit itu. Soekarno menyatakan, ….kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai undang-undang dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

 

Adadua kata kunci dalam dekrit itu. Yakni Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan sebagai rangkaian kesatuan dengan konstitusi itu sendiri, dengan kata lain, perkataan ketuhanan dalam pembukaan UUD 1945 dapat dipahami dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.  Atas dasar pernyataan eksplisit ini, maka kita sebenarnya  ummat Islam bisa membuat perundang-undangan atau peraturannya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam yang berlaku bagi pemeluk Islam.

Indonesiakemudian memasuki pemerintahan dictator atas nama Demokrasi Terpimpin[2] sampai masa jatuhnya Orde lama pada tahun 1965. dengan berdirinya Orde baru yang ingin memurnikan pelaksana’an UUD 1945 timbul kembali harapan dari kalangan tokoh-tokoh Islam untuk mencantumkan piagamJakarta dalam UUD 1945. sayang sekali, pimpinan militer dibawah Jendral Suharto tidak menyetujui hal itu masuk dalam draft panitia Ad Hoc MPRS yang mulai bersidang pada tahun 1966.

Di zaman Reformasi ini, partai-partai Islam yang diwakili oleh PBB dan PPP kembali mengusulkan disidang tahunan MPR tahun 2000 agar tujuh kata itu masuk kedalam pasal 29 ayat (1) sehingga pasal tersebut berbunyi: “Negara berdasar kepada ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Pertarungan Ideologis antara golongan Nasionalis Islam Versus Nasionalis Sekuler

Sebab utama munculnya perseteruan tentang Piagam Jakarta 45 adalah dari perbedaan dalam keterikatan Islam sebagai sebuah agama dengan politik atau negara, dan debat mengenai hubungan Islam dan politik sudah terjadi sejak lama. Dalam hal ini Ahmad Suhelmi, Mahasiswa FISIP UI tahun 1988 memasukkan M. Natsir sebagai perwakilan dari kelompok Nasionalis Islam dan Soekarno sebagai perwakilan dari kelompok Nasionalis Sekuler, hal ini tidak salah karena Soekarno dan M. Natsir adalah dua tokoh sejarah penuh pesona yang memberikan sumber inspirasi politik yang tak pernah kering, mereka berdua adalah negarawan besar yang kaya akan gagasan visioner yang terus mengalir di tubuh bangsa ini, kekayaan gagasan visioner itulah yang mempertemukan mereka ke dalam polemik agama dan negara di zaman kolonial sekitar tahun 1930 sampai 1940-an.[3]

Polemik tersebut bermula dari artikel Soekarno yang dimuat di majalah Panji Islam dengan judul-judul: “Memudahkan Pengertian Islam”, Masyarakat onta dan Masyarakat Kapal Udara”, dan “Apa sebabnya Turki memisahkan Agama dari negara”, “Islam Sontolojoo” yang kemudian dijawab oleh M. Natsir sebagai penyambung lidah nasionalis Islam dengan menulis sembilan artikel berkala yang berjudul “Persatuan Agama dan Negara” dengan judul-judul: “Porsekot”, Arti Agama dalam Negara”, Mahmud Essay Bey Berkata”, “Mungkinkah Quran Mengatur Negara”, “Islam Demokrasi?”, “Islam Im Scrutzchaft”, “Dualisme dalam Caesaro-Papisme”, “Mengasih Islam Bersinggasana dalam Kalbu”, “Kemal Pasja dan Vrjmetselarij”, “Kemalisten di Indonesia”, “Syekh yang Maha Haibat”,Berhakim kepada Sejarah” artikel ini terkumpul di Capita Selecta M. Natsir. Artikel lainnya yang secara kontan  menohok tulisan Soekarno bertema “Apa sebab Turki memisahkan Agama dari Negara”.

Selain M. Natsir atau  A. Muchlis ada juga beberapa penulis Islam lain yang ikut andil mengangkat pena waktu itu seperti A. Hasan yang menulis “Membudakkan pengertian Islam” dan H. Sirajuddin Abbas dengan tulisannya “Memudahkan pengertian Islam”.

Endang Saefuddin Anshari menyebutkan bahwa ketegangan antara dua aliran tersebut akhirnya membawa kepada suatu kesepakatan bersama yang disebut “Piagam Jakarta” yang setelah mengalami perubahan-perubahan tertentu Piagam Jakarta tersebut menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan berikut ini ringkasan rekam jejak polemik antara dua tokoh sejarah tersebut.

Pemikiran Soekarno tentang Polemik Agama dan Negara

Gagasan utama Soekarno mengenai polemik agama dan negara sangat erat dengan gagasan pemisahan agama dari negara yang terjadi di Eropa, yaitu bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari negara dan pemerintahan, sebab agama merupakan aturan-aturan spiritual (akhirat) dan negara adalah masalah duniawi (sekuler).

Dengan mengutip kata-kata Halide Edib Hanoum, Soekarno mengemukakan pendapatnya: “….bahwa agama itu perlu dimerdekakan dari asuhannya negara, supaya menjadi subur. Kalau Islam terancam bahaya pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena diurus pemerintah (sic!) tetapi justru karena diurus pemerintah. Umat Islam terikat kaki tanganya dengan rantai kepada politiknya pemerintah. Hal ini adalah suatu halangan besar sekali buat kesuburan Islam di Turki dan bukan saja di Turki, tetapi dimana-mana saja, dimana pemerintah campur tangan di dalam urusan agama, disitu menjadilah ia satu halangan besar yang tak dapat dienyahkan”.[4]

Selanjutnya Soekarno juga mendasari pemikirannya tentang pemisahan agama dari negara dengan mengutip pendapat seorang ulama Al-Azhar, Syaikh Ali Abdur Razaq yang intinya menyebutkan bahwa keharusan bersatunya agama dan negara tidak ada dasarnya dalam syariat Islam maupun Ijma’ ulama, sebab tugas Nabi saw yang paling pokok adalah menegakkan syariat Islam tanpa bermaksud mendirikan sebuah negara, ia menulis:

“Di dalam hal ini pun ada satu aliran, yang mengatakan bahwa agama-agama, urusan agama. Misalnya di dalam tahun 1925 terbitlah di Kairo sebuah tulisannya Syaikh Ali Abduurazaq, “Alislam wa Ushul al-Hukm”, yang mencoba membuktikan, bahwa pekerjaan Nabi saw dulu itu hanya mendirikan satu negara, satu pemerintahan dunia, zonder pula memustikan adanya satu khalifah atau satu kepala umat buat urusn –urusan negara”.[5]

Dan menurutnya, dengan adanya pemisahan antara agama dan negara tersebut, tidak dengan sendirinya ajaran Islam dikesampingkan, sebab rakyat dapat memasukkan Islam ke dalam DPR. Soekarno meyakini bahwa demokrasi dapat digunakan sebagai alternatif bentuk negara. Inilah ringkasan gagasan pemisahan agama dari negara dalam pandangan Soekarno.

 

Pemikiran M. Natsir tentang Polemik Agama dan Negara

Ada beberapa alasan mengapa kalangan Nasionalis Islam seperti M. Natsir dan lainnya menentang pemikiran Soekarno, ada tiga alasan sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Suhelmi berikut:

Pertama, Mereka menganggap bahwa secara keilmuan Soekarno belum menguasai persoalan kenegaraan Islam, mereka mengangap Soekarno sebagai tokoh politik yang baru saja mempelajari Islam dan mencintainya sebagaimana pengakuannya dalam kumpulan surat-suratnya dari tempat pengasingan di Endeh (Flores) kepada ustadz A. Hasan, yang kemudian dijadikan brosur oleh A. Hasan dengan nama “Surat-surat Islam dari Endeh” yang kemudian diterbitkan oleh Persis tahun 1936 M.

Kedua, Sikap pribadi Soekarno dan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpinnya. Kalangan Islam meragukan loyalitas dan keterikatan Soekarno secara pribadi terhadap ajaran-ajaran Islam. Ia juga sering dianggap sering kebarat-baratan, yang tidak mencerminkan priabdi seorang Muslim.

Ada pengamat yang menilai bahwa sebagai seorang tokoh politik, Soekarno nampaknya tidak menghendai Islam menjadi suatu bentuk kekuatan politik yang dominan dalam percaturan politik. Jadi sekalipun Soekarno secara pribadi sangat simpati kepada ajaran Islam, tidaklah secara otomatis menghendaki Islam terwujud dalam suatu bentuk kekuatan politik.[6]

Ketiga, Tokoh Islam seperti M. Natsir dan A. Hasan menilai bahwa gagasan pemisahan agama dari negara yang dikemukakan Soekarno merupakan suatu penyimpangan (distorsi0 sejarah Islam. Mereka berkeyakinan bahwa dalam Sejarah Islam tidak pernah dikenal adanya paham pemisahan agama dari negara.

Kemudian pendapat M. Natsir tentang hubungan Islam dan Politik bahwa ia sangat meyakini kebenaran Islam sebagai suatu ideologi kenegaraan. Islam sebagai suatu ideologi memiliki pengertian yang sangat luas, seluas dimensi kehidupan manusia itu sendiri. Cakupan ini tidak hanya meliputi kehidupan dunia saja, tetapi juga kehidupan akhirat. Dalam bukunya Fiqih Dakwah yang diterbitkan di Malaysia tahun 1981, M. Natsir melukiskan gambaran dua bentuk kehidupan itu:

“…………….hidup duniawi dan hidup ukhrawi itu pada hakekatnya, hanyalah dua fase (tahapan) dari kehidupan satu dan kontinyu; fase yang satu bersambungan dengan yang lain, sebagaimana bersambungnya malam dengan siang, dan siang dengan malam, menurut hukum peredaran angkasa dalam sistem yang tertentu”.

Akhirnya, bagi umat Islam sendiri, sekaranglah waktunya untuk menilai kembli perjuangan politiknya di masa sekarang di bawah pemahaman al-Quran yang tepat. Dengan berdalil bahwa Islam lebih unggul dari ideologi manapun dengan tetap mempertahankan hukum-hukum Islam yang diwarisi dari para yuridis Islam terdahulu dan berusaha untuk melaksanakannya sesuai kemampuan. Oleh karena menegakkan syariat Islam bisa dimulai dari yang terkecil dengan menerapkannya dalam diri, keluarga dan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita.

Maha suci Allah swt, semoga shalawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada Keluarga dan Sahabatnya.

Referensi:

Ahmad Syafi’i Ma’arif, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante; Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES, cet pertama, Feburuari, 1985

Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan konsesus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959, : Bandung: Penerbit Pustaka, 1983

Ahmad Suhelmi, Drs, MA Soekarno versus Natsir, kemenangan barian Megawati reinkarnasi Nasionalis Sekuler, Jakarta: Darul Falah, 1999 M

M. Amien Rais, Tauhid Sosial, Bandung: IKAPI, cet III, 1998 M

Zein, Kurniawan dan Saripudin HA.  dalam Syafii Ma’arif  et. al, Syari’at Islam Yes, Syariat Islam NO!Jakarta: Paramadina, 2001

Rasyid, Dr. Daud MA,  Islam & Reformasi,Jakarta; Usamah Press, 2001, Cet I

Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’anul Adzim, Damaskus: Dar al-Fayha, 1418H/1998M Cet: 1

Asy-Syatibi, al-Muwafakat Fie Ushul asy-Syariat, al-Qohiroh: Dar al-Hadis, 1427 H/ 2006

al-Fauzan, Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Kitab Tauhid, Yogyakarta: Universitas IslamIndonesia, September 2001, Cet: III

Ka’bah,Dr. Rifyal Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Yarsi,  Januari1999, Cet I), Hal. 71-74.

 _______, Peluang dan Tantangan penerapan syariat Islam di Indonesia antara peluang dan tantangan,Jakarta: Global Media, Maret 2004 M, Cet:1

. __________, Risalah kongres Mujahidin I dan Penegakan Syariah Islam,Yogyakarta: Wihdah Press, Januari 2001 M

Mubarak. Saiful Islam, Piagam Jakarta atau Piagam Madinah,Bandung: Syamil Cipta Media, Nopember 2004 M.

Djaelani, Abdul Qadir Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia,Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam  Madinah al-Munawaroh, 1999M

M. Natsir, Capita Selecta, Jakarta: Bulan Bintang, cet 3, 1973


[1] . __________, Risalah kongres Mujahidin I dan Penegakan Syariah Islam, (Yogyakarta: Wihdah Press, Januari 2001 M), Hal. 339-341.

[2] Dalam buku ‘Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan’ karangan Prof. Ahmad Syafi’i Ma’arif yang merupakan tesis ph.D-nya di Universitas Chicago Amerika Serikat yang diterbitkan oleh LP3ES menyebutkan dalam pembahasan Mengapa Demokrasi Terpimpin? Soekarno melihat bahwa dekokrasi liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang berupa masyarakat yang adil dan makmur, dimana masing-masing golongan, saling berebut keuntungan dengan mengorbankan yang lain, dan menurutnya pada masa demokrasi liberal rakyat ditunggangi pemimpin, dan rakyat menjadi alat demikrasi, karena itu menurutnya revolusi harus kembali kepada jalan aslinya dengan UUD 45 sebagai sumber kekuatannya. Dengan dalih ini Soekarno maju melaksanakan Demokrasi Terpimpin dalam politik Indonesia.

Berikut ini poin-poin dari Demokrasi Terpimpin itu, sebagaimana disampaikan Soekarno pada tanggal 17 Agustus 45 dengan judul ‘Penemuan Kembali Revolusi Kita’.

  1. Tiap orang diwajibkan berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat dan negara.
  2. Tiap orang berhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan negara. (‘Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan’ oleh Prof. Ahmad Syafi’i Ma’arif, LP3ES, Cet 1, 1985, hal.182-183)

[3] Lihat bukunya, Soekarno versus Natsir, Kemenangan barisan Megawati reinkarnasi Nasionalis Sekuler, Drs. Suhelmi, MA, Darul Falah, Jakarta, cet 1, 1999

[4] Soekarno, di bawah Bendera, hal.404

[5] Soekarno, di bawah Bendera, hal.406

[6] Ahmad Suhelmi, Soekarno versus Natsir, kemenangan barian Megawati reinkarnasi Nasionalis Sekuler, Jakarta: Darul Falah, 1999 M hal.73

Kirim Komentar Anda

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: