HaKI dan Bagaimana Islam menyikapinya


Masalah ini merupakan masalah yang kontemporer. Para ulama dahulu belum membahas detail berkenaan dengan hal ini. Para ulama kontemporer sudah banyak menyinggung masalah ini di dalam karya-karya mereka. Diantaranya adalah Sa’duddīn Muhammad Al Kibī, DR. Rofīq Yūnus Al Miṣrī, Prof. DR. Wahbah Zuhaylī dan yang lain-lain.

HaKI sering disebut orang dengan HaKI, HKI atau IPR (intelectual Property Project). Ada yang dipatenkan seperti 1-click patent, ada yang di copyright-kan, ada yang trademark-nya didaftarkan dan sebagainya.

Sejarah HaKI dimulai di Venice, Italia tahun 1470 ketika mereka mengeluarkan UU HaKI pertama yang melindungi Paten. Peneliti semacam Caxton, Galileo dan Guttenberg menikmati perlindungan dan memperoleh hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum paten di Venice diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1623, Amerika Serikat sendiri baru memiliki UU paten pada tahun 1791.

Dengan UU tersebut terbentuklah konvensi untuk standarisasi, perlindungan dan prosedur mendapatkan hak, yaitu:

  1. Paris Convention (1883) untuk masalah paten, merek dagang dan desain.

  2. Berne Convention (1886) untuk masalah copyright atau hak cipta.

Konvensi ini memutuskan untuk membentuk United International Bureau for the Protection of Intelectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intelectual Property Organization (WIPO). Setelah itu WIPO menjadi bahan administratif khusus PBB, dan WIPO menetapkan 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual sedunia pada tahun 2001. Kemudian muncul persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) di Maroko pada 15 April 1994.

Pengertian

DR. Wahbah Zuhaylī menyebut istilah HaKI dengan istilah haqqul Ibdā atau haqqul Ibtikār. Maknanya adalah hak milik permulaan yang tidak berbentuk nyata dan memiliki nilai keunggulan, keaslian dan permulaan. Hak ini didapat berdasarkan pemikiran dan karya manusia. Misalnya adalah hak cipta karya tulis, hak merek dagang, dan lain sebagainya. Hak ini bersifat maknawi yang dapat dirasakan manfaatnya. 1

Di dalam buku yang disusun oleh anggota IKAPI dijelaskan makna HAKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Romi Satrio Wahono, yang pernah disebut sebagai “Guru Komputer Sejuta Umat” oleh majalah Hidayatullah menyimpulkan bahwa HaKI adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Dan menurutnya HaKI bukanlah hak azasi, melainkan merupakan hak amanat karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan perundangan.

 Perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan (the TRIPs Agreement), tidak memberikan definisi mengenai HAKI, tetapi pasal 1.2 menyatakan bahwa HAKI terdiri dari:

  1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran.

  2. Merek

  3. Indikasi geografis

  4. Desain industri

  5. Paten

  6. Desain tata letak sirkuit terpadu

  7. Informasi rahasia termasuk rahasia dagang dan data test

  8. Varietas tanaman baru.2

Jadi dapat dimengerti HaKI (HaKI) adalah hak kekayaan intelektual yang dapat diambil manfaat oleh penemunya. Baik ia manfaatkan untuk dirinya sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain. Ia boleh mengambil kompensasi atas haknya tersebut dengan bertanggung jawab atas hasil karyanya itu.

Karakteristik HaKI

Masalah HaKI ini muncul dikarenakan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai seni dan hasil cipta manusia. Pada era abad 18-an di Eropa, masalah ini diangkat dan dimasukkan ke dalam harta yang bernilai dan memiliki nilai jual. Perkembangan tersebut hingga masa pertengahan kedua abad20 hingga masyarakat seluruh dunia mengakui tentang hak ini. Hal tersebut dikarenakan nilai yang dimilikinya dan kekhasan yang tidak mungkin setiap orang bisa melakukannya.

HaKI ini memiliki manfaat yang bisa digunakan oleh manusia. Seorang yang memiliki karya berupa tulisan. Maka tulisan yang ia buat pada dasarnya memiliki manfaat sebagai tambahan pengetahuan bagi orang lain. Ataupun seorang yang menemukan hal baru dalam bidang IPTEK. Maka hasil temuannya itu akan bernilai dan bermanfaat bagi orang lain jika memang sudah diuji dan memiliki keistimewaan.

Aspek manfaat dalam timbangan Fiqh Muamalah dapat dikategorikan ke dalam harta yang bernilai. Sedangkan manfaat yang dikategorikan sebagai harta itu bisa dalam hal ma’nawiyah dan mādiyah. Hal ini dikemukakan oleh al ‘Izz Bin ‘Abdis Salām dengan pernyataan beliau yaitu tujuan yang nyata dari sebuah harta adalah yang dapat dirasakan manfaatnya.3

Ulama dari kalangan hanafiyah menyatakan bolehnya menjual sesuatu yang memilki manfaat. Seperti binatang berbisa dan hewan najis lain yang memiliki manfaat. Dari sini dapat dipahami bahwa suatu hal yang memiliki manfaat dapat diperjualbelikan.

Imam Asy Syābī dari Madzhab Mālikī mengartikan harta sebagai setiap sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan oleh si pemilik itu sendiri. Sedangkan kepemilikan adalah kekhususan terhadap sesuatu yang dikuasai yang dikenakan beban syar’i atasnya. Setiap yang dimiliki atau dikuasai adalah termasuk harta. Kepemilikan itu memberikan tiga hak kepada pemiliknya. Yaitu hak menggunakan, hak pemanfaatan, dan pengalokasian. Dan kepemilikan itu mencakup kepemilikan benda, manfaat, dan hak-hak maknawi yang termasuk di dalamnya hak cipta. Dari sini dapat dimengerti bahwasanya hak itu adalah sebuah harta.4

Imam As Suyutī dari Madzhab Syāfi’iyyah menyatakan bahwa kebiasaan itu adalah asas penilaian sebuah harta. Dari sini beliau mengartikan harta adalah setiap hal yang memiliki nilai, dapat dijual, mendapat jaminan untuk diganti dan seseorang tidak dapat sekehendak hati menggunakannya.5

Dari kalangan Hanābilah memberikan definisi harta yaitu setiap yang memiliki manfaat yang dibolehkan, bukan untuk sebuah keperluan dan kebutuhan yang mendesak. Seperti burung yang indah kicauannya. Kalangan hanābilah membolehkan menjual elang, macan kumbang dan hal lain yang tidak bertentangan dengan syar’iselama bisa dimanfaatkan. Manfaat itu boleh untuk memenuhi kebutuhan, boleh mengambil kompensasi atasnya, atau ditukar dengan barang lain sebagaimana barang yang diperjualbelikan.6

Jika kita melihat, dari pemaparan di atas bahwasanya hak manfaat seperti yang terdapat dalam HaKI adalah dapat dikategorikan sebagai harta yang bisa dijual, dimanfaatkan, ada jaminan padanya, dan bisa diperjualbelikan.

Jenis-Jenis HaKI

Uraian berikut ini akan memaparkan jenis-jenis HaKI yang dikemukakan oleh Doktor Wahbah Zuhaylī. Beliau mengkategorikannya menjadi tiga macam. Yaitu hak cipta, hak paten, dan hak merek dagang.7

 1. Hak Cipta (Copyraight)

Yaitu hak seseorang dalam menemukan sebuah gagasan ilmiyah, budaya, atau seni. Baik itu dengan menggumpulkan, mengklasifikasikan, memulai sesuatu yang baru, melengkapi sesuatu yang sudah ada, membenarkan kesalahan, sbuah interpretasi dan penjabaran, ringkasan, perbaikan, ataupun penyusunan ulang dengan lebih tertib.

Si pengarang mempunyai dua hak dalam hal ini. yaitu hak budaya dan hak nilai. Kedua hak ini dapat dimanfaatkan selama hidupnya. Hak ini dapat diwariskan selama 60 tahun setelah kematian pengarangnya.

Hak ini secara syar’i diakui kerena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan untuk mendatangkan maslahah bagi orang banyak.

Di Indonesia UU copyright diatur dalam UU no 19 tahun 2002

 2. Hak Paten (Patent)

Yaitu hak penemu yang berkaitan dengan seni dan budaya. Hak ini berkaitan dengan sebuah perusahaan produksi, seperti penemuan radio dan televisi. Hak ini diakui dan dibuat undang-undang sejak Revolusi Perancis pada tahun 1791. Lalu undang-undang ini dirubah menjadi hak interogatif sebuah negara pada tahun 1967.

Hak ini dimiliki jika si penemu memang menemukan hal yang baru yang belum ditemukan orang lain. Sehingga hak ini menjadikannya tidak boleh ditiru, dicopy, dan dijiplak sejak pertama kali diumumkan.

Paten menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2001 ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.8

Syarat-syarat Paten menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001 yaitu paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.9

Seseorang yang memiliki hak paten dapat memiliki hak-hak sebagai berikut:

Satu, penisbatan hasil temuan hanya kepadanya. Sehingga temuannya itu terpelihara dari plagiat dan penjiplakan oleh orang lain.

Dua, hak mendapatkan nilai atas hasil temuannya dan dapat diwariskan dalam kurun waktu tertentu.

Hak paten ini juga diakui secara syar’i sebagaimana hak cipta.

Di Indonesia UU tentang paten diatur dalam UU no 14 tahun 2001 yang melindungi ide dari pembuatnya.

 3. Merek Dagang (Trade Mark)

Yaitu sesuatu yang terkenal dari sebuah usaha karena kemasyhuran barangnya dan kekhususannya di khalayak umum dikarenakan sistem pengelolaan yang baik dari pemrakarsanya.

Merek dagang ini mencakup tiga unsur:

      • Satu. nilai lebih yang dimiliki.

      • Dua, nama dagang yang jelas

      • Tiga, hak geografis pemasaran

Manfaat merek dagang ini ada tiga:

  • Membedakan produk yang dimiliki dengan produk-produk yang lain.

  • Mengenalkan dan mempopulerkan produk yang dimiliki.

  • Memungkinkan untuk mengadakan persaingan harga dengan produk-produk lain yang semisal.

Hak ini dapat diakui syar’i karena aspek maslahah di dalamnya. Di Indonesia UU Merek dagang diatur dalam UU no 15 tahun 2001, contohnya kacang atom merek Garuda dan minuman mereka coca cola.

 Kaitannya dengan HaKI di Indonesia, Romi Satrio Wahono menambahkan 4 ragam HaKI lainnya yaitu: Rahasia Dagang(trade secret) sebagai contoh, rahasia dari formula Coca-cola, di Indonesia rahasia dagang diatur dala UU no 30 tahun 2000. Service Mark. Contoh lampu Philips dengan service mark “Terus Terang Philips Terang Terus”. Desain Industri yang diatur dalam UU no 31 tahun 2000 dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diatur dalam UU no 32 tahun 2000.

Tinjauan Ulama Berkenaan dengan HaKI (hak cipta, paten, dan merek dagang, dll)

Permasalahan ini merupakan permasalahan kontemporer yang tidak terdapat dalam al qurān, as sunnah, ataupun ijmā’, serta perkataan para sahābat dan mujtahidīn. Karenanya ulama kontemporer berbeda pendapat tentangnya. Mereka terbagi menjadi dua kelompok:

Pertama, sebagian ulama kontemporer diantaranya AÍmad Al hajī Al Kurdī menyatakan tidak adanya hak cipta dan tidak boleh menerima kompensasi harta atas hak tersebut.10 Mereka menggunakan dalil sebagai berikut:

    1. Adanya hak ini mencegah orang lain untuk mencetak karya ilmiahnya tersebut kecuali dengan memberikan kompensasi finansial. Hal ini termasuk menyembunyikan ilmu yang dilarang menurut tinjauan syar’i. sebagaimana firman Allah swt,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluq) yang dapat melaknati.”11 (Al Baqarah: 159)

Begitu pula sabda Rasūlullah saw,

مَنْ سَئَلَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

“Barangsiapa ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya maka pada hari kiamat akan diberi tali kekang dari api neraka.”12

    1. Ilmu termasuk salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan ketaatan kepada-Nya, bukan termasuk barang dagangan dan pekerjaan. Karenanya, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah swt tidak layak untuk mengambil upah atasnya. Bahkan selayaknya seorang alim untuk mengajarkannya dan memberikan manfaat atas ilmunya tanpa timbal balik secara finansial.

Adapun untuk pemenuhan kebutuhan seorang alim tersebut merupakan kewajiban umat, sebagaimana keadaan salafuÎ ÎÉlih. Dulu, para khalīfah (penguasa) memberikan banyak materi kepada para ulama, begitu memuliakan, serta memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka.

Bentuk pemulian tertinggi kepada ulama adalah menyerahkan perkara politik, hukum, serta perbendaharaan kepada ulama. Maka dari itulah hati ulama akan tenang. Sesungguhnya Rasulullah saw telah mengingatkan umatnya agar memuliakan ulama sebagaimana sabdanya:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

“Bukan termasuk golongan kami yang tidak memuliakan yang tua, tidak menyayangi yang muda, serta tidak mengetahui hak-hak seorang alim.”13

  1. Hak muallif (hak cipta) tersebut dianalogikan (diqiyaskan) dengan hak syuf’ah. Yang mana itu hanya sebatas hak personal tanpa boleh untuk mengambil keuntungan finansial atas buah pikirannya.

  2. Di dalam buku Al Muamalah Al Mu’āirah Fi Öau`il Islām ada satu penambahan alasan tidak dibolehkannnya mengambil kompensasi harta dari hak tersebut. Yaitu bahwasanya penyebaran ilmu itu merupakan maksud syarī’ah. Jadi seorang muslim tidak boleh mengambil kompensasi atas ilmu terebut. Dikarenakan hal itu sudah menjadi kemakluman diantara mereka.14

Kedua, mayoritas ulama kontemporer di antaranya Syaikh Muammad Burhānuddīn As Sanbuhalī, Doktor MuÍammad Fathi Adduroni, Doktor Bakr bin ’Abdullāh Abu Zayd, dan Doktor Wahbah Zuaylī mengakui adanya hak cipta dan kebolehan mengambil kompensasi finansial atasnya. Pendapat mereka disandarkan pada dalil berikut:

  1. Menurut jumhūr al fuqaha` selain dari madhab Ḥanafiyah, manfaat termasuk dalam harta milik padahal itu merupakan perkara abstrak. Dan tidak diragukan lagi, buah pikiran seseorang menyerupai manfaat yang dimanfaatkan oleh orang lain. Karenanya –buah pikiran- dianggap sebagai harta milik yang boleh untuk dipindahtangankan secara syar’i.

Yang termasuk harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, bukan hanya didasari pada bentuk dhatnya. Oleh karena itu secara syar’i manfaat dapat dikategorikan sebagai harta.15 Ini tersirat dalam ucapan Nabi Syu’aib kepada Nabi Mūsa ‘Alaihimassalam, “Berkatalah dia (Syu’aib): ‘Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik’.”16

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt memperbolehkan untuk menjadikan pekerjaan manusia (manfaat) sebagai mahar. Padahal asal mahar adalah harta sebagaimana firman Allah swt, “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.”17

  1. Kebiasaan umum yang terjadi bahwa hak cipta merupakan bentuk kreativitas dan hasil karya. Mereka mengakui kompensasi atasnya dan juga upah darinya. Seandainya hak ini tidak boleh untuk mendapatkan kompensasi dan tidak layak disebut sebagai pekerjaan yang halal, tentulah upah tersebut merupakan hasil yang haram.

Tidak dipungkiri bahwa ‘urf (kebiasaan) umum merupakan salah satu sumber penetapan tasyrī’ (syariat) selama tidak bertentangan dengan nash syar’i atau prinsip umum syarī’at Islam.

Seseorang yang membuat hasil karya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya. Serta hal-hal lain yang dia upayakan. Sehingga wajar saja jika dia mengambil upah atas hasil kerjanya tersebut.18

  1. Sesungguhnya syarīatIslam mengharamkan seseorang menyandarkan perkataan kepada orang lain atau kepada selain sumbernya. Akan tetapi mengharuskan untuk menisbatkan perkataan dan pemikiran kepada pemiliknya. Tujuannya adalah agar pujian atau imbalan atas kebaikan yang telah dilakukan tidak ditujukan kecuali kepada sang pelaku.

Telah diriwayatkan dari Imam AÍmad bahwa beliau enggan mengambil manfaat dari kutipan, tulisan, atau karya yang diketahui pemiliknya kecuali setelah mendapatkan izin darinya.

Begitu juga diriwayatkan dari Imam Al GhazÉlī bahwa Imam AÍmad ditanya tentang seseorang yang lembaran bukunya terjatuh. Di dalamnya terdapat tulisan Íadith dan yang lainnya, apakah yang menemukan boleh menulisnya atau mengembalikannya? Beliau menjawab, “Tidak (boleh menulisnya), akan tetapi meminta izin kemudian baru menuliskannya.”

  1. Seorang muallif (penulis/penyusun) bertanggung jawab atas hasil tulisannya tersebut dan dia akan dihisab atasnya. Allah swt berfirman,Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.”19

Begitu juga Rasūlullah saw bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan perkataan yang tidak dianggapnya dan mendatangkan ridho Allah, maka Allah pun mengangkatnya beberapa derajat. Dan sesungguhnya seorang hamba mengatakan perkataan yang tidak dianggapnya dan mendatangkan murka Allah, maka Allah mencampakkannya ke dalam neraka.

Di dalam hadits tersebut Rasulullah saw menyebutkan perkataan yang tidak dianggapnya. Lantas bagaimana dengan perkataan, tulisan, dan karya yang disengaja untuk mendatangkan kebaikan? Tentu hal itu lebih layak untuk disebut sebagai bagian amal seseorang dan juga hasil pekerjaannya.

  1. Buah pikiran merupakan asal dari adanya penemuan-penemuan yang ada. Seperti mobil, pesawat, radio, dan yang lainnya yang bersifat komersial. Tentunya buah pikiran tersebut juga memiliki sifat komersial.

  2. Sesungguhnya hal itu merupakan hak milik bagi pengarangnya karena termasuk buah karyanya.20

  3. hadith dari Ibnu ‘Abbās berkenaan dengan ruqyah. Nabi saw berkata,”Sesungguhnya yang lebih pantas untuk kalian jadikan upah adalah yang berasal dari kitab Allah.”

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya mengambil upah yang berasal dari Kitābullāh. Oleh karena itu, pada hal-hal lain yang menyangkut hasil karya juga dibolehkan.

  1. Ulama terdahulu pernah memberikan contoh tentang memanfaatkan hasil karya tersebut. Yaitu yang dilakukan oleh Al Ḥāfidh Abu Nu’aim Al Asfahanī yang menjual kitabnya “Al Ḥāliyah” dengan harga empat dinar.21

  2. Satu kaedah yang dipaparkan para ulama. Yaitu barangsiapa beribadah untuk mengambil ganti atasnya, maka tidak boleh. Akan tetapi jika dia mengambil ganti untuk melakukan ibadah, maka hal itu dibolehkan.22

Begitu juga dengan hasil karya. Jika dia membuat karya sebagai bentuk ibadah untuk didapat hasilnya, maka hal itu tidak boleh. Akan tetapi jika dia mengambil hasil dari karyanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, maka hal itu dibolehkan.

Dari pemaparan dua pendapat tersebut yang paling rajih adalah pendapat kedua. Yakni hak cipta diakui secara syar’i dan boleh menyerahkan hak tersebut kepada orang lain. Sebab, apabila hak cipta tidak diakui tentu akan menjadikan seseorang berhenti dari berkarya.

Adapun pendapat pertama yang mengatakan bahwa hak cipta merupakan bentuk menyembunyikan ilmu tidak dapat dibenarkan. Pengkomersilan hak cipta bukan berarti menghalangi untuk menyebarkannya. Itu hanyalah alasan syaithoni dari oknum-oknum untuk menerbitkan buku tanpa memberikan kompensasi apapun kepada penulis.

Begitu juga dengan alasan bahwa menyebarkan ilmu merupakan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya yang tidak pantas untuk menerima upah juga tidak dapat diterima. Sebab, para ulama kontemporer memfatwakan bolehnya mengambil upah atas amalan ketaatan seperti menjadi imam, adzan, dan mengajarkan al qur’an.

Sedangkan menganalogikan hak cipta dengan hak syuf’ah juga merupakan analogi yang berbeda (qiyās ma’afarīq). Hal ini dikarenakan seorang penulis telah mencurahkan segenap pikiran dan usahanya untuk menghasilkan penemuan. Karenanya boleh baginya untuk mengkomersilkannya.

Perkumpulan Konferensi Fiqh IslÉm23 yang kelima di Kuwait pada 1 Jumādil ‘Ulā 1409 H yang bertepatan dengan 10 Desember 1988 M membahas tentang Hak-Hak Maknawiyah atau Hak Cipta dan pembahasan lainnya. Kemudian menghasilkan beberapa poin:

  1. Merek dagang, logo dagang, hak cipta, desain industri, dan hak paten merupakan hak khusus bagi pemiliknya. Hal ini menjadi sesuatu yang maklum pada masa sekarang ini dan memiliki nilai finansial untuk dikomersilkan. Hak ini diakui secara syar’ī dan tidak boleh dilanggar.

  2. Boleh memperdagangkan atau memindah tangankan merek dagang, logo dagang, dan desain industri dengan kompensasi harta apabila terbebas dari ketidakjelasan, penipuan dan hal itu diakui sebagai hak komersial.

HaKI dalam perlindungan terhadap perangkat lunak (software)

Untuk membahas hal ini saya nukilkan keterangan dari Romi Satrio Wahono, pencetus ilmu komputer.com dan PT Brainmatics Cipta Informatika tentang HaKI dalam teknologi informasi khususnya dalam perlindungan terhadap perangkat lunak (software).

Menurutnya, di Indonesia, HaKI dalam perangkat lunak dimasukkan dalam kategori Hak Cipta (copyright). Di negara lain selain hak cipta, perangkat lunak juga bisa dipatenkan, meskipun sebenarnya yang dipatenkan hanyalah aliasnya seperti Amazon dengan 1-click Patent.

Dan perlu dicatat bahwa hak cipta memberikan hak kepada pencipta untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, membuat produk derivatif, dan menyerahkan hak-hak tersebut kepada pihak lain (lisensi). Hak cipta tetap dilindungi oleh hukum meskipun tidak didaftarkan ke Ditjen HAKI.

Lalu bagaimana dengan paten dalam perangkat lunak? Beliau menjelaskan bahwa paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut (karya). Pada Hak cipta, orang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara kerjanya sama dengan ide yang dipatenkan. Paten berasal dari ide yang orisinil. Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide tersebut sebelumnya, hak paten tersebut dapat dibatalkan.

Contoh paten dalam perangkat lunak adalam algoritma pagerank yang dipatenkan oleh Stanford University dan trademark-nya atas nama Google. Pagerank dipatenkan di kantor paten Amerika Serikat. Pihak lain di Amerika Serikat tidak dapat membuat sebuah karya berdasarkan algoritma pagerank, kecuali ada perjanjian dengan Stanford University.

Mudah-mudahan kitas bisa mereguk ilmu dari tulisan ini dan memotifasi kita untuk terus berkarya demi izzah islam dan kaum muslimin. Tak lupa saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam tulisan ini, koreksi dan kritik yang membangun amat kami harapkan.

Lampiran: MUI pusat Indonesia pada tanggal 5 Juni 2009 telah menurunkan fatwa tentang HaKI, fatwa tersebit bisa anda baca di situs resminya disini.

Referensi:

Wahbah Zuhaylī, Al Muamalah Al Māliyah Al Mu’āṣiroh, (Dimsyaq: Dārul Fikr, 2008)

Al ‘Izz bin Abdis Salām, Qowā’idul Ahkām Fī Maṣālihil Anām, (Beirut: Dārul Ma’ārif)

Imam As Suyūtī, Al Asybah Wan Nazā‛ir, (Riyadh: Maktabah Nizar Al Bass, 1997)

Ibnu Qudāmah, Al Mughnī, (Riyadh: Darul ‘Alam Al Kutub, 1997)

Sa’duddin Muhammad Al Kibi, Al Muamalah Al Mu’ashiroh fi Dhouil Islam, (Beirut: Al Maktab Al Islami, 2002)

Hak Kekayaaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2002)

Romi Satrio Wahono, Dapat apa sih dari Universitas? (kumpulan artikel dari blog RomiSatrioWahono.net), editor, Suherman, Msi, (Bandung: ZIP Books, 2009)

1 Wahbah Zuaylī, Al Muamalah Al Māliyah Al Mu’āiroh, (Dimsyaq: Dārul Fikr, 2008), p. 580

2 Anggota IKAPI, Hak Kekayaaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2002), p. 3

3 Al ‘Izz bin Abdis Salām, Qowā’idul Ahkām Fī Maālihil Anām, (Beirut: Dārul Ma’ārif) Jilid. 2, p. 17

4 Wahbah Zuaylī, Al Muamalah Al Maliyat Al Mu’ashiroh, (Dimsyaq: Darul Fikr, 2008), p. 583

5 Imam As Suyūī, Al Asybah Wan Nazāir, (Riyadh: Maktabah Nizar Al Bass, 1997), p. 97

6 Ibnu Qudāmah, Al Mughnī, (Riyadh: Darul ‘Alam Al Kutub, 1997), jilid. 6, p. 358

7 Wahbah Zuaylī, Al Muamalah Al Maliyat Al Mu’ashiroh, (Dimsyaq: Darul Fikr, 2008), p. 584-588

8 Anggota IKAPI, Hak Kekayaaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2002), p. 183

9 Ibid., p. 185

10 Wahbah Zuhaylī, Al Muamalah Al Maliyat Al Mu’ashiroh, (Dimsyaq: Darul Fikr, 2008), p. 584

11 QS. Al Baqarah 159

12 Diriwayatkan Abū Dāwud, Kitāb al ‘Ilmi, Bab Karāhiyatu man’i ‘Ilmi, nomor. 3658, p. 562.

13 Diriwayatkan Ahmad nomor 6937, p. 526.

14 Sa’duddin Muhammad Al Kibi, Al Muamalah Al Mu’ashiroh fi Dhouil Islam, (Beirut: Al Maktab Al Islami, 2002), p. 321

15 Rafīq Yunus Al Miri, Fiqh Al Muamalah Al Maliyah, (Dimsyaq: Darul Fikr, 2007), p. 40

16 QS. Al Al Qaā ayat 27

17 QS. An Nisā` ayat 24

18 Sa’duddin Muammad Al Kibī, Al Muamalah Al Mu’ashiroh fīauil Islām, (Beirut: Al Maktab Al Islāmī, 2002) , p. 317

19QS. Qāf ayat 18

20 Ibid., p. 319

21 Ibid., p. 320

22 Ibid., p. 320

23 Majma’ Fiqh Al Islāmī (Perserikatan Fiqih Islam) berdiri setelah diadakannya muktamar oleh menteri-menteri luar negeri dari berbagai negara di Baghdad pada 2 Juni 1981.

Kirim Komentar Anda

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: